TANGERANGNEWS.com-Polemik soal jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih terus berlanjut.

Terbaru, puluhan mahasiswa melakukan aksi demo di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Jalan Maruga Raya, Ciputat, Senin 2 November 2026, menuntut transparani pengukuhan jabatan sekda.

Menanggap aksi mahasiswa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin, menyatakan bahwa pihaknya memandang dinamika dan perbedaan pandangan publik sebagai bagian yang menyehatkan dalam ruang demokrasi lokal.

"Aspirasi dan kritik yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa hari ini merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Kami berterima kasih atas kepedulian tersebut, karena Pemkot Tangsel tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan publik," ujarnya, 3 November 2026.

Adapun tuntutan mahasiswa terkait dinamika administratif jabatan sekda, Asep menegaskan seluruh penetapan dan kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkot Tangsel selalu berpedoman pada regulasi kepegawaian nasional, serta perundang-undangan yang berlaku.

Guna menghindari kesalahpahaman informasi di tengah masyarakat, Pemkot Tangsel secara terbuka mengajak perwakilan elemen mahasiswa untuk duduk bersama melakukan diskusi secara objektif dan akademis.

"Agar tidak timbul interpretasi liar di tengah masyarakat, kami sangat menyambut baik jika adik-adik mahasiswa ingin duduk bersama tim hukum dan BKPSDM. Mari kita bedah aturan dan datanya secara jernih, objektif, dan akademis. Pintu dialog kami selalu terbuka lebar," jelasnya.

Di tengah sorotan publik yang berkembang, Asep memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Tangsel tetap bekerja secara profesional.

Pelayanan dasar masyarakat di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas teknis dipastikan berjalan normal tanpa gangguan.

Ia juga mengimbau masyarakat Tangsel agar tetap tenang, bijak dalam menyaring informasi di media sosial, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi.

"Fokus utama Wali Kota dan seluruh jajaran birokrasi adalah memastikan program kerakyatan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, penanganan banjir, hingga infrastruktur wilayah, tetap berjalan presisi dan tepat waktu," pungkasnya.