Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten,  Husni Hasan yang menjadi perencana pembangunan tersebut mengklaim sudah banyak perusahaan yang berminat untuk menjadi investor dari pembangunan monorel tersebut.Namun, kata dia, dari banyaknya perusahaan hanya  tiga  perusahaan  yang sudah meminta izin untuk membuat feasibility study (FS) kepada pihaknya.

“Ada tiga  perusahaan yang serius, yakni  Malaysia Joint Venture, dan PT Jayamas Semangat Prima, dan PT Anka (BUMN),” ujar Husni Hasan kepada TangerangNews.com, Minggu (13/05/2012).

Alat transportasi massal ini dibangun untuk mengurangi kemacetan menuju bandara internasional itu.
Rencana itu telah diekspos beberapa kali Dishub Banten dan Tangsel di depan pengusaha, dan DPRD Banten sejak 2010 lalu. Husni mengatakan, panjang monorel itu mencapai 22 kilometer dan lebar sekitar 10 meter.

"Monorel ini akan mengurangi beban kemacetan di jalan darat. Ini tidak hanya akan menyedot kemacetan di wilayah Tangerang, tetapi juga Jakarta, Depok dan Bogor," kata Husni. Sebab, kata Husni, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sebagian adalah warga di wilayah Jakarta Selatan, Tangerang, Depok dan Bogor. Terlebih lagi, ada 9.200 kendaraan yang melintas di Jalan Raya Serpong dalam sehari.

"Monorel ini akan melintasi Rawabuntu, Serpong dan Tangerang. Saya kira ini akan didukung dengan pengembang perumahan yang ada di sekitar Serpong, seperti BSD City dan Alam Sutera," katanya.

Husni menambahkan kalau monorel berbeda dengan kereta yang lebih bising. Selain itu, monorel ramah lingkungan dan bebas bahan bakar minyak (BBM). Dengan harga tiket dipatok Rp 20.000, pihaknya optimistis bisa mengangkut 38 juta penumpang pertahun.

"Dengan harga tiket sekitar itu, investasi akan cepat kembali. Karena jika dihitung pertahun akan mengembalikan nilai investasi sekitar Rp 144 miliar," katanya.

Menurut Husni, proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 2,5-3 triliun. Dia mengaku saat ini APBD Provinsi Banten atau Tangsel tidak akan mampu mencovernya."Meski begitu, kita bisa meminjam ke pusat dengan menunjukkan kemampuan APBD. Jika realistis, pasti pusat akan mengeluarkan. Ada dua pilihan, dari pusat atau full investor," katanya. Agar proyek ini tidak bernasib sama dengan monorel di DKI Jakarta yang terbengkalai, Dishub Banten akan banyak belajar dari kasus di Jakarta.

"Kami mentargetkan sekitar 2013 proyek ini akan mulai terbangun. Dan, kami sangat optimistis ini bisa terwujud. Permasalahan monorel di DKI Jakarta kan karena awal-awalnya tidak ada jaminan kepada pemerintah," terangnya. (DIRA)