TANGERANGNEWS.com- Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan. 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terlebih dahulu akan menyusun grand design pendidikan sebelum menentukan kebutuhan anggarannya.

Suahasil mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kembali pemanfaatan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai sekitar Rp824 triliun per tahun. 

Anggaran tersebut tersebar di pemerintah pusat, daerah, serta sejumlah kementerian dan lembaga. 

“Kita melihat bahwa Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD,” ujar Suahasil dikutip dari CNN Indonesia, Jumat 25 September 2026.

Menurut Suahasil, anggaran pendidikan di pemerintah pusat tersebar antara lain di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta sejumlah kementerian lainnya.

Pemerintah tengah meninjau kembali desain penggunaan anggaran tersebut, termasuk hasil yang telah dicapai setelah anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?” katanya.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari angka partisipasi pendidikan hingga capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

“Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya. Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design,” ujarnya.

Pemerintah juga akan melihat kembali penggunaan anggaran secara menyeluruh dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. 

Berbagai program yang sudah berjalan turut masuk dalam evaluasi, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, dan LPDP. 

“Kita desain dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ekosistem yang kita miliki sekarang, ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa,” tutur Suahasil.

Untuk anggaran 2027, pemerintah sebelumnya menyebut program sekolah negeri gratis tidak menggunakan tambahan anggaran baru. 

Pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang dialokasikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp820,9 triliun. 

Namun, Suahasil menegaskan pemerintah masih menyusun desain program tersebut dan belum merinci kebutuhan anggaran khusus untuk pelaksanaannya.