TANGERANG-PT Garuda Indonesia dan Polri melakukan penandatanganan kerja sama untuk menyediakan layanan pengerbangan terhadap personel pasukan  dan pengiriman logistik kepolisian, Selasa (19/1/2016).

Direktur Operasi Garuda Indonesia Novianto Herupratomo mengatakan, kerja sama ini merupakan penyempurnaan dari kerja sama yang telah disetujui sebelumnya pada November 2015.

Dalam kerja sama ini, Garuda akan menyediakan layanan charter pesawat untuk pergeseran pasukan kepolisian ke daerah konflik, termasuk juga apabila ada permintaan penambahan pasukan dari kepolisian di daerah lain di seluruh Indonesia.

"Sementara untuk cargo, kami akan memberikan potongan harga khusus untuk pengiriman cargo Polri baik muatan regular maupun muatan khusus yang bersifat insidentil di seluruh penerbangan baik domestik maupun Internasional," katanya, Selasa (19/1/2016).  

Menurut Novianto, Garuda sangat siap membantu Polri dalam menjalankan tugasnya. Garuda sendiri telah berpengalaman dalam charter VVIP penerbangan Kepresidenan yang mencapai 55 kali penerbangan per tahun.

"Penerbangan komersil kan tidak diatur ketat, jadi akan ada kesulitan jika mengangkut personil-personil militer dengan cepat karena harus melewati sejumlah prosedur. Nah dengan adanya kerjasama ini, fleksibilitas pengangkutan personil maupun logistik bisa lebih mudah dengan charter pesawat," jelasnya.

Dalam membantu mobilisasi Polri ini, menurut Novianto tidak ada pesawat khusus. Namun menggunakan semua pesawat yang tersedia. Untuk kecepatan waktu pemberangkatan sendiri, kata dia, sangat dinamis tergantung kebutuhan.

"Layanan ini berlaku untuk perjalanan dinas mau pun non dinas Polri. Pemberian harga khusus bagi anggota polri untuk semua rute domestik atau internasional dengan layanan tambahan berula excesss baggage sejumlah 10 Kg dan konter check in khusus pelanggan korporat di Bandara," jelasnya.

Sementara Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia Polri,  Brigjen Pol Eko Indra Heri memgatakan, kerjasama ini tentunya dapat menunjang kegiatan operasional Polri yang membutuhkan mobilitas tinggi. Pasalnya, potensi gangguan keamanan mau pun teror bisa terjadi dimana saja.

"Misal Polri harus mengirim pasukan ke Papua, kita butuh ketepatan dan kecepatan waktu dalam rangka pengamanan. Kami harap ini bisa melancarkan tugas kami," ujarnya.