About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Karyawan PT Angkasa Pura II Long March Ke PN

| Rabu, 3 November 2010 | 20:30

Purwanto, seorang Purnawirawan TNI AD yang dikaryakan di PT (persero) Angkasa Pura II sebagai staf administrasi bidang keamanan, melakukan long march sejauh 7 Km dari Gedung PT Angkasa Pura II hingga Pengadilan Negeri Tangerang (tangerangnews / rangga)

 
 
TANGERANGNEWS-Purwanto, seorang Purnawirawan TNI AD yang dikaryakan di PT (persero) Angkasa Pura II sebagai staf administrasi bidang keamanan, melakukan long march sejauh 7 Km dari Gedung PT Angkasa Pura II hingga Pengadilan Negeri Tangerang. Hal tersebut dilakukan sebagai aksi unjuk rasa karena dizhalimi pihak PT Angkasa Pura dengan memangkas hak-haknya sebagai karyawan.
 
Aksi long march dilakukan Purwarno bersama keluarganya, sambil membawa spanduk yang berisi tuntutannya. Di sepanjang jalan, Purwanto juga melakukan orasi.
Purwanto mengatakan, pada tahun 2004 lalu, pihak PT AP II telah melecehkan hak-haknya sebagai karyawan dengan memanipulasi data administrasi kepegawaian. PT AP II telah merubah kolom pendidikan Purwanto yang seharusnya SI Ilmu hukum menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA).
 
“Padahal saat mengikuti penyesuaian Ijazah di PT AP II sebelumnya, saya mencamtunkan ijazah Sarjana Hukum (S1). Namun, datanya dimanipulasi. Sehingga saya tidak mendapatkan hak-hak saya sesuai title pendidikan SI yang saya miliki. Ini jelas pelangaran HAM,” ungkapnya, Rabu (03/11).
 
Purwanto menambahkan, dirinya telah melaporkan masalah tersebut ke Komnas HAM, Menteri BUMN, bahkan Presiden SBY, namun tidak ada tanggapan. Ironisnya, Ia malah dilaporkan oleh direktur personalia dan umum PT AP II Endang Dwi Suryani, ke Polres Bandara Soekarno-Hatta dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan, dengan ancaman pasal 310, 311 dan 335 KUHP. Laporan itu pun berlanjut sampai Pengadilan dan menetapkannya sebagai terdakwa.
 
“Saya menjadi korban rekayasa laporan dari Pimpinan PT. Angkasa Pura II. Padahal mereka lah oknum yang sebenarnya pelaku pemalsuan dokumen dan data yang merugikan saya sebagai Purnawirawan TNI,” tegasnya. (rangga)

KOMENTAR ANDA
KOTA TANGERANG
Sempat Kabur ke Lampung, Pelaku Penganiayaan Caddy Modern Golf Tangerang Diringkus

Sempat Kabur ke Lampung, Pelaku Penganiayaan Caddy Modern Golf Tangerang Diringkus

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:16

Gerak cepat Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pria berinisial FP, 38, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang caddy golf di kawasan Modern Golf, Kota Tangerang.

today tagTODAY TAG
SPORT
Pemkab Tangerang Bakal Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di 29 Kecamatan

Pemkab Tangerang Bakal Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di 29 Kecamatan

Rabu, 17 Juni 2026 | 16:54

Pemerintah Kabupaten (Tangerang) berencana mengadakan nonton bareng (Nobar) FIFA World Cup 2026 di 29 Kecamatan yang berada di wilayah tersebut.

PHOTO
photo
TEKNO
Diskominfo Temukan Sejumlah Kendala Penggunaan Aplikasi Tangsel One

Diskominfo Temukan Sejumlah Kendala Penggunaan Aplikasi Tangsel One

Senin, 22 Juni 2026 | 18:36

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengevaluasi pengoperasian aplikasi super Tangsel ONE dan Asisten Virtual berbasis kecerdasan buatan (AI Chat-First), Helita, sejak diluncurkan bulan lalu.

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Regulasi Pusat untuk Bentuk Perda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Regulasi Pusat untuk Bentuk Perda Anti-LGBT

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:38

Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED