TANGERANGNEWS.com- Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo (APK) berinisial GM ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dalam perkara dugaan korupsi kerja sama pengoperasian pesawat udara tahun 2022. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Pradhana Probo Setyarjo melalui Kasi Intelijen Fardana Kusumah mengatakan, GM ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 22 Oktober 2026.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-6608/M.6.1.11/Fd.2/10/2026 tanggal 22 Oktober 2026.

Dengan penetapan GM, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi tiga orang. Dua tersangka lainnya telah lebih dahulu ditetapkan dan ditahan untuk kepentingan proses hukum.

“Hari ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial GM yang merupakan mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo. Dengan penetapan tersebut, sampai dengan saat ini penyidik Kejari Kota Tangerang telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini,” kata Fardana.

Perkara ini bermula pada 2021 ketika PT Angkasa Pura Kargo merencanakan pengembangan lini bisnis baru berupa peningkatan layanan charter pesawat kargo.

Rencana tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT APK Tahun Anggaran 2022.

Untuk merealisasikan rencana itu, PT APK menjalin kerja sama dengan PT WSU dalam pengoperasian pesawat Boeing 737-300 yang akan digunakan untuk layanan kargo charter.

Namun, penyidikan Kejari Kota Tangerang menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. 

PT WSU diketahui belum memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan pesawat Boeing 737-300.

Pesawat yang direncanakan didatangkan dari Dubai juga tidak pernah tiba di Indonesia. Kondisi tersebut membuat rencana pengoperasian pesawat untuk bisnis kargo charter tidak terlaksana.

Meski pesawat belum tiba dan kegiatan pengoperasian belum berjalan, penyidik menemukan PT APK tetap melakukan pembayaran kepada PT WSU.

Kasi Pidsus Kejari Kota Tangerang Januar Dwi Nugroho mengatakan, GM memiliki peran dalam rangkaian kerja sama tersebut ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo.

“Peran tersangka GM, antara lain mengetahui bahwa PT WSU belum memiliki sertifikasi, namun kerja sama tetap dilanjutkan. Kemudian, dalam pelaksanaan pekerjaan, yang bersangkutan juga mengetahui bahwa pesawat belum tiba di Indonesia, tetapi pembayaran tetap dilakukan,” tegas Januar.

Akibat rangkaian pelaksanaan kerja sama tersebut, muncul kerugian keuangan negara. 

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara mencapai Rp4.941.030.000 atau sekitar Rp4,94 miliar.

“Berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.941.030.000,” ujar Januar.

Sebelumnya, Kejari Kota Tangerang telah menetapkan dua tersangka lain dalam perkara tersebut dan melakukan penahanan.