TANGERANG-DPP LSM Aliansi Indonesia untuk TKI serta Lembaga Pendamping dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia (LPPTKI) menyatakan keberatan akan diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.16/2012 tentang tata cara kepulangan TKI dari Negara penempatan secara mandiri ke daerah asal.
Menurut Staf Ahli Luar Negeri Bidang TKI DPP Aliansi Indonesia Cholid, pemberlakuan Peraturan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI ini adalah langkah mundur bagi pelayanan pemulangan para TKI dan bisa dikatakan sekedar hanya untuk menghindari klaim asuransi yang menjadi Hak para TKI.
"Peraturan menteri No 16 ini adalah kepanjangan dari pelaksanaan ketentuan pasal 63 peraturan MenakerTrans No.14/MEN/X/2010 tentang pelaksanaan penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, perlu diatur tata cara kepulangan TKI dari Negara Penempatan secara mandiri ke Daerah asal dengan Peraturan Menteri," ujarnya kepada wartawan ketika ditemui di Neglasari, Kota Tangerang, Selasa (22/10) siang.
Karena itu, terang Cholid, keberadaan Permen tersebut sebaiknya dibatalkan, dikarenakan diluar jalur back up keberangkatan yang resmi dilakukan perusahaan-perusahaan yang diatur dalam aturan BNP2TKI atau Kepmenakertrans.
"Saya melihat ada pengalihan asuransi, bilamana TKI tidak diberangkatkan dan dipulangkan secara khusus bukan kepada terminal 2 Intenasional dan terminal umum Bandara soetta, mengakibatkan TKI akan mendapatkan satu masalah. Maka, dimana tanggung jawab asuransi perlindungan? Kenapa tidak diover ke tempat khusus yaitu terminal 4 yang memang dalam aturan pemerintah dalam mengeluarkan Permen atau pasal 39 itu diatur tanggung jawab perlindungan TKI," paparnya.
Ditambahkan oleh Cholid, pihaknya akan mencoba menanyakan terkait dengan pelaksanaan Permen Tenaker dan Trans ini ke pihak DPR terutama pihak Komisi IX yang membidangi masalah ketenaga kerjaan. Karena menurut pihaknya, Permen Naker dan Trans No 16 tahun 2012 ini tidak berpihak kepada kepentingan dan keselamatan para pahlawan devisa setibanya di tanah air.
Hal senada juga dikatakan Normawati, Direktur LPPTKI. Menurutnya proses pemulangan yang saat ini dilaksanakan oleh BNP2TKI di Balai Pemulangan TKI di Selapajang, Kota Tangerang, dengan cara proses pemulangan sampai tempat tinggal para TKI didaerah asalnya, terkadang masih mengalami kendala.
“Hal ini hanya sebagai upaya pembelokan pengalihan masalah tanggung jawab Asuransi yang menjadi Hak para TKI, yang mengalami permasalahan di negara tempatnya berkerja. Seharusnya menjadi tanggung jawab Negara melalui Kementrian Tenaga Kerja,” katanya.
Selain aliansi, penolakan yang sama juga dilontarkan Asosiasi Pengusaha Pemulangan (APP) Travel TKI. "Ini tidak bisa dibiarkan. Jika Permen Tenaga kerja dan Transmigrasi No 16/2012 benar-benar diberlakukan pada Desember mendatang, akan membahayakan keselamatan TKI. Karena perlindungan mereka akan hilang. Yang sekarang saja banyak TKI keselamatannya terancam bagaimana tidak dianter sampai tujuan. Yang jelas Ini namanya pemborosan, apabila nantinya dijemput sama keluarga," timpal Sekjen APP Travel TKI Ade Sukmana.
TODAY TAG
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews