TANGERANGNEWS.com- Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten hingga pertengahan tahun 2026 masih tergolong rendah. Hingga akhir semester pertama, realisasi belanja daerah tercatat baru mencapai sekitar 35 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut masih tertinggal dibandingkan realisasi pendapatan daerah yang sudah mencapai sekitar 40 persen dari target tahunan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Mahdani menjelaskan, penggunaan anggaran saat ini masih didominasi oleh pengeluaran rutin pemerintah daerah, terutama untuk kebutuhan pegawai.

“Kalau untuk pendapatan sudah sekitar 40 persen dari target, sedangkan belanja baru 35 persen. Saat ini yang berjalan masih belanja rutin dan kegiatan-kegiatan pendukung,” katanya, dikutip dari RadarBanten Rabu 22 Juli 2026. 

Menurut Mahdani, sebagian besar anggaran yang telah dicairkan digunakan untuk membiayai gaji aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai kegiatan pendukung pemerintahan, termasuk program perencanaan yang dikelola sejumlah organisasi perangkat daerah.

“Yang dominan masih belanja pegawai, kemudian kegiatan-kegiatan perencanaan di lingkup Bappeda. Belanja fisik sebentar lagi mulai berjalan,” ujarnya.

Ia menegaskan, minimnya serapan anggaran pada semester pertama bukan disebabkan terhambatnya pembangunan. 

Sejumlah proyek infrastruktur dan pekerjaan fisik saat ini masih berada pada tahap pengadaan barang dan jasa.