TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajukan usulan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penambahan jumlah instansi.

Langkah tersebut diklaim sebagai upaya untuk efisiensi anggaran dan mengoptimalkan pelayanan.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Kamis 22 Oktober 2026, telah disetujui pembentukan tiga panitia khusus (pansus) guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Gubernur Banten tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

​Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan perubahan struktur OPD harus disesuaikan dengan beban kerja, kebutuhan pemerintahan, serta kemampuan keuangan daerah.

Ia mengklaim penataan ini bukan bertujuan memperbesar birokrasi, melainkan untuk memperkuat fungsi setiap organisasi.

​“Tujuannya untuk efisiensi. Bukan berarti kita ingin struktur yang besar, tetapi minim fungsi. Kita berharap strukturnya ramping, namun memiliki fungsi yang maksimal,” ujarnya dikutip Jumat 23 Oktober 2026.

​Dalam usulan Raperda tersebut, jumlah dinas di lingkungan Pemprov Banten direncanakan dari 22 menjadi 23 instansi, sedangkan badan daerah dari 6 menjadi 8.

Salah satu perubahan mendasar adalah pemisahan Dinas PUPR menjadi dua instansi baru, yakni Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

​Selain itu, Dinas Pariwisata diusulkan berubah nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapemrida).

​Pemprov Banten juga mengusulkan peningkatan tipologi (menjadi Tipe A) untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Adapun pengaturan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan disesuaikan lebih lanjut dalam Raperda tersebut.

​Terkait implikasi anggaran, Dimyati memastikan bahwa perubahan organisasi ini akan mempertimbangkan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ia berharap pembagian tugas dapat dilakukan secara lebih proporsional sehingga tidak membebani anggaran.

​“Pasti ada dampak keuangan jika ada perubahan struktur. Namun, nanti akan kita lihat beban kerjanya dan kita lakukan efisiensi,” jelasnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyatakan seluruh usulan dari pihak eksekutif akan dikaji secara mendalam melalui pansus. 

Pengkajian tersebut akan mempertimbangkan landasan hukum, tingkat urgensi, dan efektivitas perubahannya.

​“Baru akan dibahas dan dikaji secara utuh. Kita akan lihat referensinya, apa urgensinya, dan seperti apa tingkat efektivitasnya nanti,” kata Fahmi.