TANGERANGNEWS.com-Ombudsman Provinsi Banten mencatat adanya lonjakan pengaduan publik terkait pelayanan pertanahan sepanjang tahun 2026.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi, mengungkapkan jumlah pengaduan tersebut telah menembus lebih dari 100 laporan, di mana pada Agustus lalu saja tercatat sekitar 80 laporan.

"Semakin banyak laporan yang berhasil kita selesaikan, justru semakin banyak pula laporan baru yang masuk," jelasnya dalam rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Banten, dikutip Kamis 5 November 2026.

Ia memaparkan, secara nasional terdapat sekitar 580 laporan pertanahan yang terkonsolidasi, dengan sekitar 30 laporan awal berasal dari Banten.

Meski laporan terus mengalir, Fadli menegaskan fungsi pengawasan Ombudsman berfokus pada penyelesaian masalah dan pencegahan berulangnya maladministrasi, bukan sekadar mencari kesalahan.

"Saya berharap kita dapat berfokus pada penyelesaian permasalahan, bukan mencari-cari kesalahan," tuturnya.

Fadli berharap koordinasi antara Ombudsman dan Kanwil BPN Provinsi Banten terus diperkuat agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara optimal.

Selain penyelesaian pengaduan, upaya tersebut juga harus diiringi pembenahan sistem dan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Menanggapi lonjakan pengaduan tersebut Kantor, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi respons jajaran BPN terhadap keluhan masyarakat.

Menurutnya, BPN kini menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan publik, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat integritas aparatur.

"Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat membantu kami untuk bekerja dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak dipercaya publik, langkah-langkah kami ke depan akan semakin berat, sebagus apa pun pekerjaan yang kami lakukan," ujarnya.

Ia menekankan integritas dan profesionalisme merupakan prinsip mutlak dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Seluruh jajaran diminta meninggalkan kebiasaan lama maupun praktik bertentangan dengan integritas yang selama ini dianggap lumrah.

BPN Banten juga mendorong Ombudsman memfasilitasi pembentukan pakta integritas lintas sektor, termasuk melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

"Kami siap membangun pakta integritas atau kesepakatan apa pun yang bisa memastikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap internal kami, tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang berpotensi menimbulkan permasalahan, termasuk rekan-rekan PPAT, sehingga dapat dimitigasi sejak awal," tegasnya.

Harison turut meminta seluruh jajaran Kantor Pertanahan agar menerima setiap masukan dan evaluasi dari Ombudsman dengan sungguh-sungguh.

Menurutnya, setiap kritik harus dipahami sebagai bahan introspeksi dan dasar untuk melakukan perbaikan.

"Mendengar masukan tidak cukup hanya sebatas menerima informasi, tetapi harus disertai kesungguhan untuk memahami, meresapi, dan menindaklanjutinya melalui perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Keasistenan Pelaporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Sirojudin, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriadi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Osman Affan, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Eflidian Iskariza beserta jajaran.