TANGERANGNEWS.com-Pemerintah secara resmi memutuskan akan mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan strategis ini berlaku lintas profesi, sekaligus membuka ruang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun yang sama.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil usai melalui perhitungan matang serta hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, seperti dilansir dari Antaranews, Jumat 6 November 2026.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujarnya.

Pertemuan tersebut merupakan finalisasi dari penguatan kesepakatan awal pada Agustus lalu yang semula hanya merencanakan pengangkatan PPPK paruh waktu penuh untuk profesi guru.

Namun dalam pembahasan terbaru, skema pengangkatan diperluas mencakup dosen, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran (damkar), hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Prasetyo menambahkan, peralihan status menjadi penuh waktu ini turut membawa angin segar baru. Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa para pegawai PPPK penuh waktu berhak menjajal seleksi CPNS 2027.

"Jadi, karena statusnya PPPK (paruh waktu) lintas profesi naik menjadi penuh waktu, maka (PPPK penuh waktu) diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," tegasnya.

Tak hanya itu, rapat koordinasi tersebut juga menetapkan perpanjangan masa perjanjian kerja bagi pegawai non-ASN yang masa kerjanya bakal berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan ini menyelamatkan posisi 172.323 guru terdaftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta 2.482 tenaga pengajar di bawah Kementerian Agama.

Skema perlindungan serupa juga dipastikan berlaku bagi para tenaga kesehatan (nakes) non-ASN di seluruh Indonesia.