TANGERANG- DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna terbuka Dalam Rangka jawaban Pemandanga umum para Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Penjelasan Bupati Kabupaten Tangerang tentang lima usulan raperda, Senin (20/10).
 
Dalam Paripurna tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memberikan apresiasi terhadap para fraksi yang memberikan pandangan umum terhadap lima raperda tersebut. Sebagai tindak lanjut dalam suatu proses penetapan peraturan daerah, Zaki menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
 
Terkait jawaban faksi terhadap Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah no 10/2010 tentang Pajak Daerah, mengenai diperlukannya perluasan objek pajak dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak untuk menopang anggaran pembangunan daerah, serta pengelolaan pajak yang tidak bocor.
 
“Menanggapi hal tersebut, Pemkab Tangerang akan melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor pajak lain seperti parkir, reklame dan sebagainya serta pemeriksaan pajak secara kontinyu, sedangkan untuk pajak PBB akan dilakukan penyesuaian atau pendataan objek pajak dan penyesuaian NJOP di beberapa wilayah kecamatan berkembang,” katanya.
 
Terkait Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Zaki sependapat dengan pandangan dari Fraksi Hati Nurani Keadilan, dimana harapannya terhadap adanya Organisasi Perangkat Daerah dapat meningkatkan dan mengefektifkan seluruh kinerja perangkat daerah.
 
“Selain itu juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, yang tentunya penataan Organisasi Perangkat Daerah terkait penambahan dan penggabungan didasarkan pada analisis beban kerja dan pencapaian visi dan misi,” ujar Zaki.
 
Untuk Raperda tentang Penanaman Modal dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Perusahaan Daerah BPR Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, dimana fraksi Gerindra menanyakan mengenai sejauh mana kinerja PD. BPR KR dalam mengelola perusahaan daerah.
 
Zaki menjelaskan bahwa PD. BPR Kerta Raharja dikelola oleh manajemen yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 
“Sedangkan untuk proses rekrutmen SDM BPR KR dilakukan secara transparan bekerjasama dengan konsultan SDM, sementara untuk peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal maupun eksternal,serta setiap BPR diwajibkan untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no 5/14/PBI/2003,” jelasnya.
 
Selain itu, lanjut Zaki, dalam hal Kinerja PD. BPR Kerta Raharja periode tahun 2011-2013, asset tumbuh sebesar 112,43% dari Rp46,99 milyar pada akhir tahun 2011 menjadi Rp99,82 milyar pada akhir tahun 2013 atau tumbuh sebesar 56,21% per tahun.
 
“Laba tumbuh sebesar 714% dari rugi sebesar Rp. 653 juta pada akhir tahun 2011 menjadi laba sebesar Rp. 4,01 milyar pada akhir tahun 2013,” ujarnya.
 
Sementara terkait Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah no 25/2004 tentang Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, terhadap tanggapan atas fraksi PKB , Zaki sepakat untuk penyerahan asset itu harus dengan Berita Acara. “Namun mengenai nilai asset yang kami hitung berdasarkan nilai buku hasil audit akuntan publik pada laporan keuangan tahun 2013,” katanya.
 
Zaki juga menyambut baik pandangan Faksi Demokrat pada Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah no 7/2012 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum, untuk merubah SOTK dinas kebersihan dan pemakaman menjadi Kantor Pemakaman.

Sedangkan target yang diharapkan dengan adanya Kantor Pemakaman adalah terciptanya penataan, pemanfaatan serta pemeliharaan lahan pemakaman dengan lebih baik dan terprogram baik untuk penyerahan dan pengamanan asset pemakaman.
 
“Kami mohon agar kelima raperda tersebut dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang,” ujar Zaki.