TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memperkuat peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Perguruan Tinggi.
Hal ini dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus.
Perlu diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai upaya dan payung hukum pencegahan seksual.
Asep Suherman, Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang menjelaskan, kasus kekerasan perempuan yang terjadi di perguruan tinggi satu demi satu kini mencuat.
Pihaknya pun terus menyuarakan ke semua kalangan untuk terhindar dari masalah kekerasan perempuan.
"Untuk di perguruan tinggi, kita perlu melibatkan unsur pimpinan kampus, seperti Rektor, Dosen serta mahasiswa," ungkapnya di Hotel Shapphire Sky BSD, Jumat 19 Juli 2024.
Ia menuturkan, Satgas PPKS nantinya berperan penting dalam hal melindungi hak asasi manusia, khususnya hak individu untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan.
Karena itu, pihaknya memberikan membekali petugas Satgas PPKS dengan advokasi kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.
"Besar harapan kita Satgas PPKS dapat memahami regulasi yang berlaku serta berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif," imbuhnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan pemateri Tenaga Ahli Psikolog Klinis dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) DKI Jakarta serta Ketua Satgas PPKS UNTIRTA.
Resty, salah satu Satgas PPKS mengungkapkan, kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan memberikan sudut pandang yang luas untuk pencegahan kekerasan gender, yang nantinya bisa di aplikasikan di kampus.
"Setelah mendapatkan arahan serta beberapa materi dari narasumber, kita berharap bisa mengaplikasikan di kampus serta mendapat dukungan dari pimpinan kampus," ujarnya.
Sebagai informasi, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada 2021 ada sebanyak 154 kasus, 2022 sebanyak 192 kasus, 2023 sebanyak 174 kasus dan 2024 hingga bulan Juni sebanyak 102 kasus.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku 1 Februari 2026 di Banten.
Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
