TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memperkuat peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Perguruan Tinggi.
Hal ini dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus.
Perlu diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai upaya dan payung hukum pencegahan seksual.
Asep Suherman, Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang menjelaskan, kasus kekerasan perempuan yang terjadi di perguruan tinggi satu demi satu kini mencuat.
Pihaknya pun terus menyuarakan ke semua kalangan untuk terhindar dari masalah kekerasan perempuan.
"Untuk di perguruan tinggi, kita perlu melibatkan unsur pimpinan kampus, seperti Rektor, Dosen serta mahasiswa," ungkapnya di Hotel Shapphire Sky BSD, Jumat 19 Juli 2024.
Ia menuturkan, Satgas PPKS nantinya berperan penting dalam hal melindungi hak asasi manusia, khususnya hak individu untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan.
Karena itu, pihaknya memberikan membekali petugas Satgas PPKS dengan advokasi kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.
"Besar harapan kita Satgas PPKS dapat memahami regulasi yang berlaku serta berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif," imbuhnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan pemateri Tenaga Ahli Psikolog Klinis dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P2PA) DKI Jakarta serta Ketua Satgas PPKS UNTIRTA.
Resty, salah satu Satgas PPKS mengungkapkan, kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan memberikan sudut pandang yang luas untuk pencegahan kekerasan gender, yang nantinya bisa di aplikasikan di kampus.
"Setelah mendapatkan arahan serta beberapa materi dari narasumber, kita berharap bisa mengaplikasikan di kampus serta mendapat dukungan dari pimpinan kampus," ujarnya.
Sebagai informasi, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada 2021 ada sebanyak 154 kasus, 2022 sebanyak 192 kasus, 2023 sebanyak 174 kasus dan 2024 hingga bulan Juni sebanyak 102 kasus.
Pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), sebagai langkah konkret menjaga daya beli
TODAY TAG
Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare Umbulharjo, Yogyakarta, menjadi perhatian berbagai pihak.
Penutupan Selat Hormuz kembali menegaskan satu hal yang kerap luput dari kesadaran kita: dunia modern tidak sepenuhnya berdiri di atas fondasi yang kokoh.
Saat ini Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) SMA, SMK dan SKh Negeri 2026-2027 di Provinsi Banten memasuki tahapan Pra SPMB yang berlangsung sejak 20 April 2026 hingga 31 Mei 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews