TANGERANGNEWS.com-Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, mengakui adanya kendala dalam proses koordinasi dan transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemerintah daerah setempat.

Hambatan ini terutama dipicu oleh belum tersedianya kanal informasi digital.

"Untuk Forkopimda sendiri kita belum ada alat untuk menyampaikan informasi seperti website dan aplikasi, jadi kita bingung mau koordinasi penerima manfaat, terus tentang menu, foto-fotonya," ujar Priyo Basuki, Kamis 4 Juni 2026.

Merespons situasi tersebut, Priyo menyatakan pihaknya tengah melakukan pembenahan tata kelola komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Langkah ini diambil guna menjamin transparansi program, terlebih setelah adanya penyegaran kepemimpinan di tingkat pusat, di mana Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Pergantian tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa 2 Juni 2026.

"Saat ini lagi ada perbaikan-perbaikan terkait koordinasi dan komunikasi antara Pemda dan BGN. Ibaratnya menyampaikan masalah yang ada di SPPG, jadi Pemda juga mengetahui dan akan memfilter melalui tim Satgas Forkopimda," tambah Priyo.

Operasional 284 SPPG Dipastikan Tetap Berjalan

Meski tengah berada dalam fase transisi kepemimpinan dan perbaikan sistem komunikasi, BGN memastikan operasional penyaluran makanan bergizi di lapangan tidak terganggu.

Saat ini, tercatat ada sekitar 800 ribu penerima manfaat di Kabupaten Tangerang dengan didukung oleh 284 Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi.

Priyo menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN tidak merubah komitmen kerja di tingkat regional. Pihaknya menyatakan siap mengawal dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan diterbitkan oleh Nanik S. Deyang.

Pemkab Tangerang Tagih Validitas Data

Di sisi lain, kebutuhan akan transparansi ini sejalan dengan harapan yang sempat dilontarkan oleh pihak Pemkab Tangerang.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Agus Supriatna sempat menyatakan pemda sangat memerlukan keterbukaan informasi, terutama mengenai akurasi data penerima manfaat serta titik lokasi pembangunan SPPG.

"Yang sudah pasti itu transparansinya ya, mereka membutuhkan informasi terkait dengan penerima manfaat, terutama untuk sekolah-sekolah, kita sudah siapkan datanya," kata Agus, Rabu 3 Juni 2026.