TANGERANGNEWS.com-Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang Taufik Syahzaeni mengaku belum mampu merekonstruksi jalan rusak secara menyeluruh pada tahun ini karena kemampuan fiskal daerah.

Meski demikian ia memastikan bahwa penanganan jalan rusak di wilayahnya akan dilakukan secara bertahap.

Salah satu titik yang mendapat perhatian serius karena mengalami kerusakan cukup berat adalah Jalan M. Toha, di samping beberapa ruas jalan lainnya yang berada di wilayah barat dan utara Kota Tangerang.

"Untuk rekonstruksi masih ada hal yang belum kita tangani 100 persen di tahun ini. Misalnya Jalan M. Toha itu yang kita rasakan memang yang paling rusak berat," ujarnya, Jumat 4 September 2026.

Menurutnya, faktor keterbatasan fiskal daerah menjadi alasan utama mengapa seluruh kebutuhan rekonstruksi jalan belum dapat dikerjakan secara serentak sekaligus.

Oleh karena itu, DPUPR menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi di lapangan.

"Beberapa ruas lain yang juga masuk dalam daftar penanganan prioritas meliputi Jalan Imam Bonjol, Kali Prancis, dan Husein Sastranegara," katanya.

Kendati belum semua ruas jalan dapat direkonstruksi secara total dalam waktu dekat, DPUPR menegaskan bahwa aspek keselamatan para pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama.

Ruas-ruas jalan yang belum tersentuh rekonstruksi besar akan tetap ditangani melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin agar kondisi jalannya tetap aman untuk dilalui kendaraan.

"Walaupun itu belum direkonstruksi semua, secara penggunaan jalan kita pastikan bahwa keselamatan pengguna jalan itu yang utama," tegas Taufik.

Selain pemeliharaan rutin, DPUPR juga tengah mempersiapkan penanganan lanjutan untuk sejumlah ruas strategis lainnya, seperti Kali Prancis, Husein Sastranegara, Lio Baru, hingga Jalan Maulana Hasanudin.

Pengerjaan ini dirancang agar dapat berjalan secara simultan sebagai bagian dari komitmen perbaikan infrastruktur secara bertahap.

Dalam proses evaluasinya, DPUPR Kota Tangerang secara aktif menjadikan laporan serta informasi dari masyarakat sebagai salah satu instrumen penting untuk memonitor kondisi riil di lapangan guna menyusun prioritas pembangunan berikutnya.

"Dengan pola penanganan bertahap, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan rekonstruksi tetap berjalan sesuai prioritas, sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," pungkas Taufik.