PDI Perjuangan Gugat KPUD Kabupaten Tangerang

| Senin, 10 Desember 2012 | 17:03

Ribka Tjiptaning dengan Ananta Wahana. (tangerangnews / dira)

TANGERANG-PDI Perjuangan akan menggugat KPUD Kabupaten Tangerang terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tangerang yang dirasakan PDI Perjuangan penuh dengan kecurangan. Sikap itu merupakan sikap langsung DPP PDI Perjuangan, setelah mengamati tahapan Pilkada.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Ribka Tjiptaning mengatakan, pihaknya melakukan gugatan terhadap KPUD Kabupaten Tangerang lantaran dinilai tidak netral. “Ini bukan lagi gugatan pasangan calon, tetapi sikap DPP PDI Perjuangan. Kita menolak ketidak netralan KPUD Kabupaten Tangerang yang tentunya produknya pun sama,” ujar Ribka, Senin (10/12).

Pertama, kata Ribka, pihaknya menolak pengiringan opini dengan adanya quick count yang seolah-olah telah memenangkan Pilkada. “Masyarakat jangan dibohongi,” ujarnya.

Adapun soal gugatan, menurut Ribka, diantaranya pengerahan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Seperti anggota KPUD Kabupaten Tangerang yang mengenakan pita berwarna kuning serta adanya debat kandidat di salah satu televisi nasional yang dianggapnya telah diatur. Seperti membatalkan (mengulang undian) debat antara nomor urut 4, Achmad Suwandhi-Muhlis dengan nomor urut 2 Ahmed Zaki Iskandar-Hermansyah. Debat itu malah mempertemukan antara pasangan nomor urut 2 Ahmed Zaki Iskandar – Hermansyah dengan nomor urut 1, Ahmad Subadri-M Aufar Sadat.

“Ada apa ini. Padahal kita sudah berdoa agar kedua pasangan ini saling debat. Saya sampai loncat karena kedua pasangan ini dipertemukan,” katanya.

Selain itu, minimnya sosialisasi KPUD meski memiliki anggaran mencapai Rp60 miliar telah menyebabkan satu TPS hanya didatangi berapa pemilih saja. Bahkan pihaknya menemukan banyak TPS hanya didatangi tidak sampai 10 pemilih dari jumlah pemilih satu TPS mencapai 300-an.

“Untuk itu KPUD Kabupaten Tangerang telah melanggar hak konstitusi warga. Kami tidak mau membuka semua rencana gugatan. Namun, yang pasti juga kami menemukan adanya money politics yang dilakukan pasangan nomor urut 2, KPUD harus diperiksa penggunaan anggarannya, kami khawatir anggaran Rp60 miliar hanya untuk melakukan sosialisasi terhadap satu pasangan calon saja,” terangnya.

Menurut Ribka, pihaknya telah melakukan gugatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Ini yang akan kita gugat penyelenggaranya dulu, karena kalau penyelenggaranya menyalahi produknya pun secara otomatis gagal. Dirinya juga menyindir salah satu calon yang ikut merayakan kemenangan quick count yang dimenangkan pasangan nomor urut 2 Ahmed Zaki Iskandar –Hermansyah. “Kita pastikan kami tidak akan merayakan. Emangnya kita apa, kita minum antangin (obat anti masuk angin). Jadi tidak akan masuk angin,” sindirnya.

Kekesalannya, kata dia, karena banyak TPS yang minim akan pastisipasi masyakat. Misalnya, lanjut Ribka, di Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua TPS 19, yang datang hanya delapan orang. Padahal satu TPS jumlah pemilihnya bisa mencapai 300-an.

“Dapat dibayangkan, saksi kita saja tidak bisa masuk ke TPS lantaran tidak mendapat undangan. Padahal minimal, kita buka saja ya, satu saksi kita minta keluarganya minimal 10 pemilih untuk mencoblos pasangan nomor 4,” ujarnya.

Sementara itu, Ananta Wahan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten mengatakan, pihaknya meminta agar media yang selama ini telah mendapat kontrak dengan tim sukses nomor urut 2 bisa objektif. “Kontrak dengan incumbent kan sudah selesai. Jadi media diharapkan objekif,” terangnya.