TANGERANGNEWS.com- Wali Kota Tangerang Sachrudin meminta jajaran aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang agar mempercepat respons terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

“Kita tidak boleh lambat merespons persoalan masyarakat. Pemerintah harus hadir lebih cepat dari keluhan itu sendiri. Jangan menunggu viral baru bergerak,” tegas Sachrudin saat memimpin Rapat Evaluasi Kewilayahan di Ruang Ahlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu 11 Februari 2026.

Kata Sachrudin, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2026 terkait perlunya birokrasi yang responsif, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.

Saat ini, lanjutnya, sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian ialah, kondisi infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, penanganan banjir, penataan estetika kota, stabilitas harga dan inflasi, hingga kesiapan menjaga kondusivitas menjelang Ramadan. 

“Banyak persoalan yang membutuhkan gerak cepat kita. Segera respons. Jika kewenangan terbatas, koordinasikan. Semua bisa diselesaikan dengan niat dan komunikasi yang baik,” pinta Sachrudin.

Lebih lanjut, penyelesaian masalah kewilayahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Koordinasi lintas perangkat daerah harus segera dilakukan agar penanganan berjalan efektif.

“Kalau ada kendala kewenangan, segera koordinasikan. Jangan saling menunggu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, bukan alasan,” tambahnya.

Selain membahas isu pelayanan publik, Sachrudin turut mengingatkan pejabat daerah, termasuk pimpinan BUMD, untuk menuntaskan kewajiban pelaporan LHKPN sebagai bagian dari akuntabilitas jabatan.

“Disiplin dalam pelaporan adalah bagian dari komitmen kita menjaga birokrasi yang bersih. Jangan sampai ada yang lalai,” pungkas Sachrudin.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono meminta perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan mengatur penempatan personel secara efektif agar pemantauan wilayah berlangsung tanpa jeda. 

Fokus pengawasan diarahkan pada isu strategis seperti jalan rusak, potensi banjir, pengelolaan sampah, serta situasi keamanan menjelang Ramadan.

“Atur personel dengan baik. Pastikan ada yang memonitor wilayah setiap saat. Kota ini harus terpantau 24 jam. Jika ada persoalan di lapangan, segera tindak lanjuti. Jangan menunda,” tukas Maryono.