HMZ-Iskandar Daftar ke KPU Kota Tangerang

| Minggu, 9 Juni 2013 | 01:35

HMZ-Iskandar (tangerangnews / dens)

TANGERANG-Pasangan bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang yakni Sekda Kota Tangerang Harry Mulya Zein (HMZ) dengan Ketua DPC PPP Kota Tangerang Iskandar Zulkarnain akhirnya diterima oleh KPU Kota Tangerang, Sabtu (9/6). Pasangan ini diusung partai PPP, Gerindra dan PKNU.

“Saya bersyukur kepada Alloh, “ ujar HMZ seusai pendaftarannya diterima KPU.

Namun, HMZ ketika ditanya soal Partai Gerindra yang mengusung dirinya, dia mengakui itu bukanlah kapasitas KPU Kota Tangerang. “Itu nanti tergantung partai, keputusannya kesiapa akan mendukung,” terangnya.

HMZ menyatakan, untuk Pilkada Kota Tangerang pasangan ini mencoba berusaha dengan sekuat mungkin meraih kemenangan. “Manusia itu hanya bisa berusaha. Saya berharap di Kota Tangerang pesta demokrasi tidak terjadi money politic dan ancaman kepada massa pendukung, saya ingin demokrasi di Kota Tangerang seperti itu,” terangnya.

HMZ berharap dirinya bisa didukung oleh rakyat. Meski dirinya terkesan telah terzhalimi, karena adanya isu Partai Gerindra telah mencoba mengalihkan dukungan ke kandidat lain.

“Saya serahkan kepada masyarakat. Rakyat yang lah yang menilai. Diri saya memang tidak semmpurna, tetapi saya akan coba terus berusaha,” ujarnya.

Sementara itu, Iskandar mengatakan, untuk meraih kemenangan pihaknya harus melakukan optimalisasi secara masif. “Kalau memang 13 titik sehari, tak ada alasan. Di semua komunitas dan di seluruh lapisan,” terangnya. (DRA)

Terpopuler

BANDARA

Mulai 1 Mei, Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta Ditarif Rp3.500

Jumat, 26 April 2024 | 14:04

Transportasi umum Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta (Soetta), bakal ditetapkan tarif berbayar sebesar Rp3.500.

TODAY TAG

TEKNO

Kerap Rugikan Konsumen, Pelaku Usaha RT/RW Net Diimbau Ikuti Aturan Kemenkominfo

Kamis, 25 April 2024 | 14:20

Baru-baru ini kembali mencuat maraknya praktik ilegal RT/RW Net. Sebab, praktik ilegal ini tak hanya merugikan penyelenggara jasa telekomunikasi, juga berdampak negatif bagi konsumen di Indonesia.