TANGERANG-Plt  Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta agar Dinas Tenaga Kerja  mampu memfasilitasi dan mempertemukan antara para pemilik usaha yang ada di Kota Tangerang dengan pencari kerja, sehingga dengan upaya tersebut menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran di Kota Tangerang.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan SPM Bidang Ketenagakerjaan Kota Tangerang TA 2013, di Bumi Tapos Convention No.16, Cibedug Tapos Bogor, Kamis (17/10).

Dikatakannnya bahwa pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemkot. Meski Kota Tangerang dikenal sebagai kota seribu industri, namun perlu adanya jembatan antara pengusaha dengan pencari kerja seperti lulusan SMK kejuruan ataupun lulusan perguruan tinggi untuk mengetahui dengan mudah kemampuan dan kualitas para pencari kerja.

"Upaya ini dapat memberikan informasi kebutuhan lapangan kerja, sehingga kedepannya kita juga dapat merumuskan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja sehingga lulusannya menghasilkan pekerja yang siap pakai," ujarnya.

Untuk itu, Arief juga meminta kepada pihak Disnaker agar dapat meningkatkan dan memberikan informasi tentang lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang.

"Mudahkan pencari kerja untuk memperoleh dan mengakses kerja ," pungkasnya. Dikatakannya bahwa berbagai lowongan kegiatan bursa kerja yang sering dilaksanakan oleh Disnaker tentunya sangat bermanfaat bagi pencari kerja dan juga dapat mengurangi pengangguran yang ada.

"Tapi bursa kerja harus lebih memprioritaskan warga di Kota Tangerang dan memastikan bahwa para pekerja di Kota Tangerang mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," kata Arief.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Tangerang Abduh Surahman mengatakan,  bahwa Disnaker akan terus berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari kerja dan juga mengakomodir berbagai masukan.

Dia juga berjanji akan meningkatkan pelayanan para pencari kerja bahkan di tahun 2014 akan mentargetkan pelayanan prima yang bersertifikat ISO.

"Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja terkait dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan standar pelayanan bidang ketenagakerjaan," ujarnya.