TANGERANG-Sekitar 1.000  buruh Tangerang dalam berbagai serikat pekerja dengan menamakan diri  Kabut Bergerak (Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak) melakukan aksi  demonstrasi dengan berkeliling Kota Tangerang, Rabu (30/10).

Akibat aksi tersebut membuat macet sejumlah titik di jalan protokol, sehingga menyebabkan Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Riad ikut turun mengatur.

Mereka mengawalinya dari Jalan Tanah Merah Kebon Besar, lalu masuk ke dalam kawasan Industri Rawa Banban melalui Jalan Pembangunan I menuju Lampu merah Tanah Tinggi menuju ke Kantor Wali Kota Tangerang.

Aksi mereka kemudian dilanjutkan ke Kantor Dinaskertrans Kota Tangerang, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Tangerang City.
 
Adapun delapan serikat buruh yang bergabung dalam aksi tersebut, yakni  FSBN/KASBI, FSPMI/KSPI,FSP KEP, SPSI,SP FARKER R,KSBI,SBB,FSBI dan FKBL.

"Kita minta UMK naik dari Rp2,2 juta jadi Rp3,7 juta," terang Koordinator Kabut Bergerak Hardiansyah.

Menurut dia, buruh upah buruh sebesar itu sebanding dengan nilai kerja mereka terhadap perusahaan. "Kalau saja upah tersebut tahun besok tidak dipenuhi, semua para buruh yang tergabung dalam Kabut Bergerak akan mengadakan mogok kerja secara serempak," tuturnya. ‎

Menurut mereka, aksi gerakan buruh yang dilakukan seperti ini  ternyata cukup membantu proses kenaikan upah.

" Terbukti tahun 2012 UMK dari Rp1.529.000 naik menjadi Rp2.203.000.  UMK non sektor,UMSK Rp2.313.100  dari sektoral 3, UMSK sektoral 2 Rp2.423.300 , UMSK 2013 sektoral 1 menjadi 2.533.450  tiap bulannya‎," terangnya.

Namun, menurut dia dengan kenaikan tersebut sebenarnya masih minimum. Tapi justru pemerintah membuat kebijakan yang sangat merugikan rakyat,yaitu mencabut subsidi BBM.

Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang juga di ikuti dengan kenaikan harga barang dipasaran.

"Ongkos transportasi yang mengakibatkan menurunnya daya beli para buruh,ini jelas merugikan buruh,"katanya.

Menurut dia, kedatangannya ke kantor wali kota agar suara buruh didengar. Sedangkan ke Disnaker agar Kepala Disnaker mau menerima mereka untuk melakukan audiensi. ‎
‎‎
"Kalau memang Kadis tidak ada saya akan menemui pegawai Disnaker yang mau menerima kami audensi dan mau bertanggungjawab nantinya," terangnya.