TANGERANG-Sejumlah Anggota DPRD dari Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk mengkaji kembali kebijakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat agar tidak lagi membebani APBD pada 2014.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS Saeroji mengatakan, pembiayaan kesehatan gratis kepada masyarakat harus dikaji lebih dalam agar nantinya tidak berdampak kepada APBD seperti yang terjadi di tahun 2013.

"Kita menginginkan kebijakan yang jelas pada 2014 nanti. Tahun depan RSUD Kota Tangerang  mulai beroperasi dan itu membutuhkan biaya operasional besar, puskesmas rawat inap juga akan diterapkan. Ditambah lagi hutang klaim rumah sakit di tahun 2013 yang belum dibayar. Jangan sampai ini jadi masalah dan dampaknya jadi pembengkakan anggaran," katanya, Rabu (13/11).

Menurutnya Saeroji, anggaran kesehatan yang diajukan Pemkot Tangerang dalam RAPBD 2014 sebesar Rp 512,08 Miliar. Jumlah tersebut sekitar 16,09 persen dari total RAPBD sebesar Rp 3,007 Triliun.

"Jumlah ini lumayan besar. Tapi apakah bisa optimal? Hutang rumah sakit saja masih ada yang belum dibayar, dan ini dianggarkan pada RAPBD 2014. Bisa habis dananya untuk bayar hutang," ujarnya.

Dia juga mengingikan agar hutang klaim pengobatan rumah sakit diaudit. Dia mempertanyakan kenapa jumlah hutang tersebut bisa mencapai Rp 150 miliar lebih. "Kok sampai luar biasa. Pengeluaran bisa Rp 20 miliar per bulan. Ini harus diaudit lagi, jangan hanya diverifikasi. Sehingga tahun depan APBD bisa sampai ke masyarakat yang berhak," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Hidayat menilai anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah kota Tangerang tahun ini masih salah sasaran. Pasalnya, anggaran tersebut masih belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat Kota Tangerang.

"Kami melihat jika hingga saat ini, besaran anggaran yang ada belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Kota Tangerang. Pasalnya, banyak dari mereka yang bukan warga kota juga ikut menikmati, seperti program multiguna," ujarnya.

Misalnya, Hidayat menuturkan mereka yang bukan warga Tangerang mencoba mendaftarkan diri sebagai warga Tangerang dengan menggunakan KTP sebagai warga pindahan untuk menikmati program berobat gratis. Setelah sembuh mereka kembali ke daerah asalnya.
"Kemungkinan ini yang menjadi penyebab pembengkakan anggaran kesehatan tahun ini," katanya.