Connect With Us

Banyak Pengemis Eks Kusta, DPRD : Ini yang Rusak Citra Kota Tangerang

Rangga Agung Zuliansyah, Dira Derby | Jumat, 27 Desember 2013 | 10:49

RS Kusta Sitanala (Dens Bagoes Irawan / TangerangNews)


TANGERANG-Gepeng (gelandangan dan pengemis) yang merupakan mantan penderita kusta masih belum bisa diatasi. Belum adanya solusi dari Pemerintah Kota Tangerang dalam penanganan gepeng ini membuat mereka kerap berkeliaran di jalan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Hidayat mengatakan, benar bahwa para eks penderita kusta ini merupakan pasien yang pernah berobat di Rumah Sakit Sitanala. Namun kebanyakan dari mereka tidak pulang ke daerah asalnya usai berobat dan memilih tinggal di Kota Tangerang.

"Masalahnya mereka di sini masalah menjadi gepeng di pinggir-pinggir jalan. Imbasnya ini akan merusak citra Kota Tangerang," katanya, Kamis (26/12).

Menurutnya, hal ini juga belum bisa diatasi karena belum adanya konsep penanganan gepeng. Pihaknya pernah meminta Pemkot Tangerang untuk membuat panti rehabilitasi, namun belum bisa terealisasi karena terkendala lahan. "Memang lahannya belum ada. Jadi sementara bikin rumah singgah di Jalan Veteran," katanya.

Sebenarnya, kata Hidayat, Pemkot Tangerang telah mengesahkan Perda Pembinaan Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (gepeng) serta Pengamen tahun 2012 lalu. Namun Perda tersebut belum efektif lantaran Pemkot masih gamang menerapkannya.

"Dalam poin perda tersebut, ada aturan untuk memberikan bantuan kepada Gepeng dan Anjal supaya mereka tidak mengemis lagi. Namun rupanya bantuan tersebut dikhawatirkan malah membuat mereka betah dan main bertambah. Jadi sampai saat ini, aturan itu belum dilaksanakan," tukasnya.

Menurut Hidayat, solusi yang paling tepat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil secara keseluruhan, bukan pengemis saja. Selain itu, harus dilakukan razia rutin dan penjagaan di lokasi yang dijadikan tempat mangkal para pengemis.

"Razia jangan hanya kadang-kadang ada, jadi mereka balik lagi. Kalau perlu tempatkan perugas Satpol PP di lampu merah yang banyak pengemisnya, supaya mereka tidak lagi mangkal. Ini juga perlu ada koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan Kementerian Sosial," ujarnya.

Direktur Utama RS Sitanala drg Liliana Lazuardi mengatakan, konsep penanganan eks penderita kusta pernah dia terapkan dengan memulangkan mereka ke kampung halaman. Namun mereka kerap tidak diterima keluarga sehingga kembali ke ke RS Sitanala.

"Kita juga tidak terima mereka, karena tugas kita cuma memberi mereka pengobatan, tapi kalau merawat sekian lama kita tidak ada anggaran. Kalau mereka jadi gepeng itu bukan lagi tanggung jawab kami," katanya.

Meski demikian, kata Liliana, pihaknya pernah meminta kepada Kementerian Sosial untuk menangani para eks penderita kusta, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut.
 
"Harusnya ada penanganan lintas sektoral. Mungkin ada kerja sama dengan Dinas Sosial untuk mengubah mindset masyarakat agar tidak phobia dengan penderita kusta yang sudah sembuh," ujarnya.
NASIONAL
Pertamina Usul Beli Gas LPG 3 Kg Dibatasi 10 Tabung per Bulan

Pertamina Usul Beli Gas LPG 3 Kg Dibatasi 10 Tabung per Bulan

Rabu, 28 Januari 2026 | 12:35

PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan kebijakan pembatasan pembelian LPG subsidi 3 kilogram maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap kepala keluarga (KK).

PROPERTI
Maggiore Signature West Jadi Area Komersial Terakhir di Kawasan Maggiore Gading Serpong

Maggiore Signature West Jadi Area Komersial Terakhir di Kawasan Maggiore Gading Serpong

Rabu, 28 Januari 2026 | 20:57

Paramount Gading Serpong menghadirkan Maggiore Signature West sebagai area komersial premium terbaru di kawasan Maggiore @ Paramount Gading Serpong pada awal 2026.

WISATA
Habiskan Rp2,3 Miliar, Apa Saja Isi Tugu Titik Nol Tangerang?

Habiskan Rp2,3 Miliar, Apa Saja Isi Tugu Titik Nol Tangerang?

Selasa, 20 Januari 2026 | 19:51

Tugu titik nol Kabupaten Tangerang yang sempat menjadi kontroversi lantaran memakan anggaran sebesar Rp2,3 miliar kini sudah mulai beroperasi dan dipergunakan sebagai taman literasi digital untuk masyarakat.

BANDARA
Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:13

Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill