Connect With Us

PNS Dilarang Rapat di Hotel, Pemkot Ngikut

Rangga Agung Zuliansyah | Minggu, 9 November 2014 | 18:36

Arief R Wismansyah (ARW) (Rangga A Zuliansyah / TangerangNews)

 
TANGERANG-Terkait surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang melarang PNS menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku akan mengikuti aturan tersebut.
 
“Itu kan baru wacana, kita siap aja. Kalau saya sih, apapun yang jadi kebijakan pusat, kita harus ikuti,” jelas Arief.
 
Pihaknya sendiri telah mempersiapkan hal tersebut, diantaranya menambah ruang-ruang rapat bagi pegawai di lingkungan Pemkot tangerang. “Kita sedang bangun dan tambah ruang rapat,” jelas Arief.
 
Meski demikian, Arief meminta agar aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat jelas dan efektif. Pasalnya ada sejumlah program atau aturan yang membingungkan.
 
“Seperti e-KTP, sempat distop walaupun cuma satu bulan. Tapi kan kita jadi bertanya-tanya ini dilanjutkan nggak. Padahal program ini sudah menghabiskan Rp5,6 triliun. Kita juga sudah bersusah payah ngumpulin orang dan lainnya,” tukasnya.
 
BANTEN
Andra Soni Susuri Kali Angke, Temukan Dua Penyebab Utama Banjir Tangerang

Andra Soni Susuri Kali Angke, Temukan Dua Penyebab Utama Banjir Tangerang

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05:42

Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Kali Angke menggunakan perahu

TEKNO
Cegah Serangan Siber PHP2Shell, Pemkot Tangerang Amankan 157 Aplikasi

Cegah Serangan Siber PHP2Shell, Pemkot Tangerang Amankan 157 Aplikasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 22:21

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan lancar. Pemkot juga menjamin seluruh data pribadi masyarakat berada dalam kondisi aman

KAB. TANGERANG
Bapenda Tangerang Sebut Aturan LSD Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah dari Properti dan Investasi

Bapenda Tangerang Sebut Aturan LSD Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah dari Properti dan Investasi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 19:14

Regulasi lahan sawah dilindungi (LSD) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 berpotensi memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang pada 2027 mendatang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill