TANGERANG-Sejumlah warga yang tergabung dalan Jaringan Nurani Rakyat (Janur) melakukan demo di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (29/4). Mereka menilai Pemkot tidak transparan soal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 201.
Ketua Janur Ade Yunus menuding Wali Kota Tangerang tidak mempublikasikan kepada masyarakat baik melalui situs resmi Pemerintah maupun melalui media cetak atau online terkait LKPJ. Minimal, Pemkot meman informasi mengenai Belanja Anggaran, Realisasi Anggaran serta Silpa tahun anggaran 2014.
“Padahal berdasarkan Pasal 27 UU no 32/2004 dan PP no 3/2007, kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa LKPJ kepada DPRD dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Dokumen itu merupakan dokumen publik yang harus tersedia dan dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi,” katanya.
Selama ini, kata dia, masyarakat tidak pernah tahu untuk apa saja APBD tersebut digunakan. Situs Pemkot Tangerang hanya berisi berita wacana dan ceremony. “LKPJ harus diberitahukan ke masyarakat. Uang rakyat dikemanakan saja, dan kalau ada dana yang mencurigakan bisa dikontrol,” tukasnya.
Pendidikan tinggi kerap disebut sebagai tangga mobilitas sosial—jalan bagi anak-anak dari keluarga biasa untuk mendaki ke strata sosial yang lebih tinggi. Namun kenyataan di lapangan sering kali tidak seindah slogan.
TODAY TAG
Kabar duka datang dari keluarga besar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten. Ketua Umum KONI Banten, Edi Ariadi, yang juga mantan Wali Kota Cilegon periode 2016-2021, meninggal dunia pada Senin, 8 September 2025, pagi.
Musim hujan seringkali membuat orang malas keluar rumah. Kondisi ini justru bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis kuliner, terutama untuk makanan yang identik dengan suasana hangat dan kenyamanan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
