15 Siswa Siswi Kota Tangerang Dikirim ke Sekolah Rakyat
Senin, 7 Juli 2025 | 16:23
Program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai berjalan dan akan dimanfaatkan di berbagai wilayah, termasuk Kota Tangerang.
TANGERANGNEWS.com—Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Decky Priambodo mengatakan akan mempercepat pengerjaan proyek 19 jembatan.
Sebab, proses revitalisasi jembatan di sejumlah titik Kota Tangerang itu berdampak pada kemacetan lalu lintas.
"Saya terus terang keliling setiap hari meminta kontraktor untuk mempercepat proses yang ditargetkan rampung pada awal Desember 2019," ujar Decky kepada TangerangNews, Kamis (17/10/2019).
Selain mendorong kontraktor, pihaknya juga berkordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk meminimalisir kemacetan.
"Kami berusaha meminimalisir dampak termasuk melakukan pengalihan arus lalu lintas," ungkapnya.
Adapun 19 jembatan yang direvitalisasi seperti di Jembatan Jalan H Entong, Jembatan Taman Cibodas, Jembatan Cemara, Jembatan Teuku Umar, Jembatan Muja Jurumudi dan Jembatan Saluran Irigasi TMP Taruna.
Baca Juga :
Ia menyebut, 19 jembatan itu direvitalisasi karena ada yang kondisinya rusak, demi untuk memperlebar kapasitas, serta menghindari banjir.
Decky menambahkan, pembangunan belasan jembatan itu dilakukan secara serentak akhir tahun ini, karena terdapat problem dari proses penganggaran.
"Eksekusi anggaran kita terlambat memang, karena ada proses perubahan anggaran akibat dana kelurahan yang akhirnya kita harus akomodir," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tangerang Andhika Nugraha enggan memberikan penjelasan kepada TangerangNews ihwal pengalihan arus lalu lintas akibat dampak pembangunan jembatan itu.(RAZ/HRU)
Program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai berjalan dan akan dimanfaatkan di berbagai wilayah, termasuk Kota Tangerang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025 menunjukkan terdapat 1.676 pengaduan terindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan, di mana 1.106 di antaranya berasal dari fintech lending.