Dishub Bangun Lima Halte

| Kamis, 14 Oktober 2010 | 18:36

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tangerang Facthulhadi (tangerangnews / dira)

TANGERANGNEWS-Dinas Pehubungan Kota Tangerang membangun lima halte untuk mengatasi kemacetan akibat angkutan umum yang sembarangan menaik-turunkan penumpang.

Adapun lima halte tersebut ditempatkan di lima titik, yakni di depan Carefour Cikokol, Jalan MH Thamrin; SMA Yuppentek, Jl Perintis Kemerdekaan; Pizza Hut, Jl Sudirman; Pertigaan antara Jl M Yamin dengan JL Sudriman dan di JL Benteng Betawi.

“Nanti semua angkutan umum yang melewati lima titik tersebut diharuskan menaik-turunkan penumpang di Halte, tidak boleh sembarangan sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Selain itu juga untuk melindungi para penumpang dari panas dan hujan jika harus menunggu lama angkutan umum yang lambat datang,” kata Sekertaris Dishub Kota Tangerang Facthulhadi, Kamis (14/10).

Sementara itu Kasie Prasarana Lalu Lintas Dishub Muzakir, pembangunan halte berukuran 8x2,5 meter dan 10x2,5 meter tersebut tengah berlangsung sejak minggu ini dengan menggunakan anggaran APBD sekitar Rp 500 juta. “Bahan bangunan halte terbuat dari besi stainles steel. Disana juga terdapat fasilitas peta rute jalan kota tangerang dan warung kecil. Diharapkan akhir bulan ini sudah bisa digunakan,” ungkapnya.

Kedepannya, kata dia, pada tahun 2011 akan diusulkan lagi sebanyak 5 unit halte. “Nanti kita usulkan lagi kepada Pemerintah Kota Tangerang. Halte ini sangat beranfaat selain sebagai fasilitas masyarakat juga dapat mengatasi kemacetan,” terang Muzakir.(rangga)

Terpopuler

NASIONAL

Wuih, Presiden Prabowo Kucurkan Rp5 Triliun untuk 30 Gerbong KRL Baru

Rabu, 5 November 2025 | 18:52

Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau dan menggelontorkan dana fantastis senilai Rp5 triliun kepada PT KAI (Persero) untuk memperluas dan memperbarui jaringan KRL Commuter Line di kawasan Jabodetabek.

TODAY TAG

OPINI

Birokrasi Lumpuh di Era VUCA Akibat Ajal Meritokrasi dan Kronisme Lokal

Jumat, 31 Oktober 2025 | 12:05

Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN