TANGERANG-Anggota DPRD Kota Tangerang Komisi A yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang Gatot Purwanto didesak mundur dari jabatannya oleh para buruh yng melakukan aksi demo didepan gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (21/4).
Apindo dinilai memiliki kepentingan dengan menggugat SK Gubernur Banten terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000 ke Pengadilan Tinggu Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, sehingga nilai UMK Tangerang turun menjadi Rp1.245.800.
“Kita meminta agar Apindo menjalankan dan membayar upah buruh sesuai dengan SK Gubernur yang awalnya direkomendasikan Wali Kota Tangerang pada awal tahun ini yakni sebesar 1.290.000. Kalau tidak kita akan susulkan supaya Gatot dipecat jadi anggota DPRD dan Ketua Apindo karena tidak layak,” tegas kordinator aksi Aliansi Buruh Kota Tangerang Sarjono.
Selain itu, Apindo telah menyebarkan selembaran kepada para pengusaha agar mengikuti putusan PTUN yang menetapkan nilai UMK Tangerang menjadi Rp 1.245.800. Padahal putusan tersebut belum memiliki kekuatan hokum tetap karena para buruh juga mengajukan banding ke PTUN.
“Kami juga minta agar DPRD sebagai wakil rakyat dan wakil buruh untuk dapat ikut membantu buruh untuk pencabutan keputusan PTUN yang memenangkan gugatan APINDO. Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi dan melakukan mogok masal apabila perusahaan masih tidak menjalankan SK Gubernur,” ungkap Sarjono.
Sementara itu, perwakilan DPRD dari komisi B, H. Mahdi yang datang dan masuk dalam kerumunan buruh menjanjikan akan melakukan mediasi dengan APINDO. “Pada dasarnya saya pribadi mendukung dengan apa yang dilakukan buruh, selama aspirasi itu dilakukan secara baik dan tidak anarkis. Kami akan mencoba menfasilitasi melakukan mediasi dengan APINDO dan akan meminta Apindo untuk tidak melanjutkan kasus hukum ini,” kata Mahdi.(RAZ)
