TANGERANGNEWS.com-Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat kualitas udara Kota Tangerang terburuk se-Jabodetabek pada, Jumat 3 November 2023, sekitar pukul 17.00 WIB.
Data tersebut menunjukkan indeks kualitas udara Kota Tangerang tercatat pada skor 127.
Urutan kedua setelah Kota Tangerang ditempati ada Jakarta Timur dengan indeks kualitas udara 108. Adapun skor 106 pada urutan ketiga diisi Kota Tangerang Selatan, seperti dilansir dari Katadata.
Kategori kualitas udara tersebut dinilai berdasarkan rentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang ditetapkan KLHK.
Untuk skor 0-50 masuk kategori baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, 300+ berbahaya.
Berdasarkan skor tersebut, artinya kota-kota di Jabodetabek seperti Tangerang, Jakarta Timur, dan Tangerang Selatan memiliki kualitas udara tidak sehat.
Sebagai informasi, Indeks kualitas udara atau ISPU dipantau di 72 stasiun yang tersebar di 31 provinsi.
Perhitungan indeks kualitas udara tersebut menggunakan hasil pengukuran parameter pencemar udara, yang terdiri dari zat partikulat (PM2.5 dan PM10), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan hidrokarbon (HC).
Adapun daftar lengkap indeks kualitas udara di area Jabodetabek sebagai berikut:
-Tangerang: 127
-Jakarta Timur: 108
-Tangerang Selatan: 106
-Jakarta Barat: 102
-Jakarta Utara: 99
-Bogor: 93
-Jakarta Pusat: 91
-Depok: 85
-Jakarta Selatan: 72
Jaringan ritel material konstruksi di bawah naungan PT Mitra Baja Cemerlang (MBC), Mitra Besi Baja (MBB) resmi membuka cabang keduanya di Serpong, Kota Tangerang Selatan.
TODAY TAG
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
