TANGERANGNEWS.com – Main layangan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta jadi ancaman bagi keselamatan penerbangan. 

Terkait hal ini, Wali Kota Tangerang Sachrudin angkat bicara. Ia mengusulkan masyarakat harus segera dialihkan ke permainan lain yang lebih aman.

Hal itu disampaikan wali kota dalam rapat koordinasi penanganan gangguan keselamatan penerbangan di ruang Akhlakul Karimah, Puspemkot Tangerang, Rabu 17 September 2025. 

Dalam rapat tersebut, Sachrudin menegaskan pentingnya solusi konkret untuk mengurangi kebiasaan berbahaya ini.

“Kita harus pikirkan bagaimana masyarakat bisa beralih dari permainan layangan ke aktivitas lain. Sarana yang ada di sekitar harus dimanfaatkan, bahkan lahan-lahan bandara yang belum difungsikan bisa jadi ruang publik," kata Sachrudin.

Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Banten Andra Soni dihadiri langsung pihak Otoritas Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura, Forkopimda Kota dan Kabupaten Tangerang. 

Sachrudin juga menyinggung soal kontribusi dan bentuk perhatian pengelola Bandara Soekarno-Hatta kepada masyarakat sekitar. Sachrudin menyebut ada masyarakat tinggal di sekitar bandara tapi belum pernah naik pesawat. 

Ia menekankan bahwa keselamatan penerbangan bukan hanya urusan otoritas bandara, tapi juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat. 

Sosialisasi, penyediaan fasilitas, hingga ruang bermain harus segera diwujudkan agar anak-anak tidak lagi bermain layangan di area terlarang sekitar bandara.

Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menilai masalah layangan seperti penyakit kambuhan yang tak kunjung tuntas.

“Persoalan layangan ini timbul tenggelam. Sudah diselesaikan, muncul lagi. Sosialisasi pun baru sebatas Pemda dan pihak bandara, belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Bandara juga jangan parsial, harus ada perencanaan makro agar jelas arah penyelesaian masalah,” ujarnya.

Maesyal juga mengkritisi manajemen bandara yang dinilainya masih parsial dalam perencanaan. “Ada lahan yang belum tuntas, ada pula bantuan untuk masyarakat yang tidak terencana dengan baik. Kalau bandara mau aman, harus ada perencanaan makro,” tegasnya.

Ia juga mendesak agar aturan ini tidak hanya berhenti di level Perda di tingkat kabupaten dan kota. Tetapi dinaikkan ke tingkat Peraturan Gubernur (Pergub) agar tanggung jawabnya lebih jelas.