Oleh: Rafi Haidar Azis, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang

TANGERANGNEWS.com-Setiap kali memasuki musim penghujan, kecemasan selalu membayangi warga di kawasan Perumahan 4 (Perum 4) Tangerang. Air hujan yang turun tidak lagi dipandang sebagai berkah, melainkan ancaman berulang. Banjir yang merendam permukiman ini seolah telah menjadi "agenda wajib" dari tahun ke tahun. Pertanyaan mendasar yang kini terus mengusik pikiran warga adalah: Mengapa pemerintah setempat seolah bergemuk badan dan gagap dalam menyelesaikan akar permasalahan banjir ini secara tuntas?

Janji mitigasi, pengerukan drainase berkala, hingga wacana percepatan penanganan infrastruktur selalu berkumandang. Namun realitanya, begitu hujan deras mengguyur selama beberapa jam saja, genangan air berarus kembali merangsek ke dalam rumah-rumah warga, merusak perabotan, melumpuhkan perekonomian lokal, dan memicu ancaman penyakit. Akar Masalah: Proyek Parsial dan Minimnya Sinergi, Melihat dinamika di lapangan, ada beberapa poin kritis yang mengindikasikan mengapa masalah banjir di kawasan Perum 4 dan sekitarnya tak kunjung selesai:

Pengerjaan Infrastruktur yang Parsial dan Reaktif Penanganan banjir yang dilakukan selama ini terkesan sekadar pemadam kebakaran baru tersentuh tindakan ketika banjir sudah menerjang. Normalisasi sungai atau pengerukan sedimentasi lokal kerap dikerjakan sepotong-sepotong tanpa perencanaan sistemik dari hulu ke hilir. Kapasitas Drainase Perkotaan yang Kedaluwarsa Sistem drainase di kawasan perumahan dibangun untuk menampung debit air kurun waktu belakangan yang belum memperhitungkan pesatnya alih fungsi lahan dan tingginya intensitas cuaca ekstrem saat ini. Dangkalnya gorong-gorong dan maraknya penyempitan badan air memperparah hambatan limpasan air hujan menuju sungai utama. Ego Sektoral dan Sekat Kewenangan Administrative Sering kali keluhan warga terganjal oleh alasan klasik bernama "kewenangan". Pemerintah daerah berasumsi ada batasan kewenangan sungai yang berada di bawah otoritas Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat (Kementerian PU/BBWS). Akibat koordinasi lintas wilayah dan instansi yang lambat, warga di tingkat tapak yang menanggung dampaknya secara langsung.

Kesabaran Warga Ada Batasnya

Pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus menjadikan curah hujan tinggi atau faktor alam sebagai "kambing hitam". Hujan adalah fenomena cuaca yang dapat diprediksi lewat data BMKG, sementara pengelolaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir adalah tanggung jawab mutlak pemerintah. Warga Perum 4 membayar pajak dan memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara. Sudah sewajarnya mereka menagih hak dasar atas lingkungan tempat tinggal yang aman dan bebas dari bencana buatan yang seharusnya bisa dicegah.

Rekomendasi Solusi untuk Pemerintah Setempat

Agar memutus rantai "tradisi" banjir ini, Pemerintah Kota bersama instansi terkait harus segera menagmbil tindakan nyata yaitu dengan cara, Evaluasi Total Sistem Drainase Perumahan, Perluas dimensi gorong-gorong dan integrasikan jaringan pembuangan air secara menyeluruh dari lingkungan perumahan hingga menuju titik buang sungai utama. Audit Tata Ruang dan Kolam Retensi Pemkot perlu mengaudit pengembang serta menyediakan retention basin (kolam penampung air) yang memadai di wilayah rawan limpasan. Transparansi dan Sinergi Lintas Sektor Dorong komitmen konkret dan transparansi anggaran antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat untuk penanganan sungai secara holistik.

Banjir tahunan di Perum 4 bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja oleh masyarakat. Ini adalah wujud dari pembiaran infrastruktur dan pengawasan tata ruang yang lemah. Sudah saatnya pemerintah setempat hadir dengan solusi konkret berbasis teknis dan anggaran, bukan sekadar janji dan imbauan setiap kali air mulai meninggi. Masyarakat Perum 4 tidak membutuhkan janji manis penanganan banjir di atas kertas atau sekadar tinjauan lapangan tanpa realisasi nyata. Banjir tahunan ini bukanlah takdir tak terelakkan, melainkan cermin dari prioritas pembangunan daerah yang harus dievaluasi total. Saatnya pemerintah setempat menunjukkan komitmen dan transparansi nyata demi mengakhiri penderitaan tahunan warga Perum 4. Jangan biarkan setiap titik air hujan yang jatuh dari langit terus menjadi ancaman dan kecemasan bagi masyarakat.