TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang akan menutupi devisit anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni mereka dengan APBD Perubahan. Devisit anggaran yang mencapai Rp277,3 miliar dalam APBD Murni itu akan tertutup penuh dalam Perencanaan APBD Perubahan yang mulai dirumuskan, Oktober 2011 ini.
“Saat ini, keuangan daerah Kota Tangerang memang mengalami devisit hingga Rp277,3 miliar. Namun, dengan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan yang akan mulai dibahas ini, kami yakin devisit tersebut akan tertanggulangi dari PAD (pemasukan asli daerah, red), pemasukan pusat dan pemasukan lain yang bisa dimaksimalkan di sisa tahun 2011,” kata Eddy Ham, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Eddy Ham .
Dalam rancangan APBDP yang diajukan saat ini, kata Eddy Ham, nantinya akan ada pemasukan hingga Rp227,4 miliar yang bisa menutupi devisit tersebut. Dimana, potensi pendapatannya sudah dirancang dan ditargetkan sedemikian rupa. “Melihat potensi pendapatan yang cukup besar di APBD Perubahan ini, kami sagat yakin, nantinya neraca keuangan kita akan seimbang dan mencukupi hingga akhir tahun,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Eddy Ham menjelaskan, dalam APBD Murni lalu, pemerintah telah menargetkan pendapatan sebesar Rp1,43 triliun. Dan di APBD Perubahan ini, akan ditingkatkan menjadi Rp1,67 triliun. Atau naik 16,58 persen dengan nilai konversi yang mencapai Rp276 miliar. “Target pendapatan kita juga akan naik di APBD Perubahan ini,” ujarnya.
Terkait dengan penggunaan anggaran pada APBD Perubahan kali ini, Eddy juga menjelaskan, dibandingkan dengan APBD Murni yang tercatat belanja langsungnya mencapai Rp768 miliar akan meningkat di APBD Perubahan ini menjadi Rp835 miliar atau naik hingga 66 miliar.
“Kenaikan belanja itu akan digunakan untuk sektor bantuan operasional sekolah (BOS) yang dananya dialokasikan pemerintah pusat. Selai itu juga akan digunakan untuk gaji tenaga kerja kontrak (TKK), Insentif guru serta percepatan pembangunan di beberapa sektor,” ulasnya.
Masih kata Eddy, adapun sumber pemasukan yang bisa dimaksimalkan bisa didapatkan dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu sebesar Rp294 miliar, ditambah dengan potensi PAD yang masih belum diraih seluruhnya, dana bantuan pemerintah pusat dan bantuan-bantuan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan seperti pembagian hasil pajak. “Diakhir tahun, bisa diupayakan Silpa kita nol rupiah,” pungkasnya. (SN/DRA)
