Oleh: Khikmawanto, Dosen di Universitas Yuppentek Indonesia, Pegiat Literasi Politik dan Penulis Buku The Governance Game.

TANGERANGNEWS.com-Sejarah dari seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas." Kalimat pembuka Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) ini sering kali dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan. Namun, tepat pada momentum May Day tahun ini, tesis tersebut seolah menemukan nyawanya kembali di tengah kepungan algoritma. Perjuangan kelas hari ini tidak lagi hanya terjadi di lantai pabrik yang bising, melainkan merasap ke dalam barisan kode digital dan layar gawai. Di sana, kita mendapati sebuah ironi kapitalisme abad ke-21: bagaimana teknologi yang dijanjikan membebaskan manusia, justru menyeret seluruh kelas pekerja—dari aspal jalanan hingga ruang birokrasi ber-AC—kembali ke dalam lubang penghisapan yang kian purba.

Dalam kerangka Materialisme Historis, Marx menegaskan bahwa cara produksi materiil menentukan seluruh struktur sosial dan proses kehidupan intelektual kita. Hari ini, meski basis ekonomi telah bergeser ke arah digital, hubungan produksinya tetap bersifat antagonis dan eksploitatif. Kita sedang menyaksikan lahirnya Digital Taylorism—sebuah reinkarnasi manajemen ilmiah Frederick Taylor abad ke-20 yang kini dipersenjatai algoritma. Jika dulu Taylor menggunakan stopwatch untuk memeras tenaga buruh fisik, kini teknologi digunakan untuk membedah, menstandardisasi, dan memantau setiap detik pergerakan manusia melalui big data. Alih-alih membebaskan, teknologi justru menjadi instrumen pengawasan total yang memastikan manusia bekerja dalam ritme mesin yang kaku dan tanpa jiwa.

Di sinilah pemikiran Marx mengenai Alienasi (Keterasingan) menemukan relevansi paling brutalnya. Marx berargumen bahwa pekerja terasing dari proses kerjanya. Hari ini alienasi itu tidak hanya menimpa buruh pabrik, tetapi telah menjalar ke pekerja kantoran hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui aplikasi absensi berbasis GPS dan sistem pelaporan kinerja daring yang kaku, negara dan korporasi telah menciptakan "penjara digital". ASN dan pegawai kantor bukan lagi subjek yang berdaulat atas kreativitas dan pelayanan publiknya, melainkan sekumpulan data efisiensi yang diperas oleh algoritma. Mereka teralienasi karena bekerja bukan lagi untuk substansi kemanfaatan, melainkan demi memenuhi indikator angka di layar monitor agar tunjangan tidak terpotong.

Eksploitasi sistemik ini melahirkan kelas sosial baru yang oleh sosiolog Guy Standing disebut sebagai Prekarat—hibrida dari kata precarious (rentan) dan proletariat. Prekarat muncul sebagai konsekuensi dari fleksibilitas pasar kerja neoliberal yang memangkas kontrak permanen demi efisiensi modal. Berbeda dengan kelas buruh tradisional, prekarat hidup dalam ketidakteraturan permanen. Ironisnya banyak pekerja terdidik mengalami "Kesadaran Palsu" (false consciousness); mereka merasa bukan buruh karena mengenakan kemeja rapi, padahal secara struktural mereka tetaplah sekrup yang bisa dibuang kapan saja oleh kebijakan efisiensi atau otomatisasi.

Kondisi ini diperparah oleh eufemisme hukum bernama "Kemitraan" dalam ekonomi berbagi (gig economy). Di jalanan, ribuan pengemudi daring dipaksa memeluk narasi sebagai "pengusaha mandiri", padahal mereka adalah proletar yang ditelanjangi jaring pengamannya. Mereka menanggung risiko alat produksi sendiri sementara kendali hidup sepenuhnya digenggam oleh pemilik platform melalui algoritma suspend. Inilah wajah asli eksploitasi kontemporer: risiko dipindahkan ke individu sementara surplus keuntungan tetap mengalir deras ke puncak piramida kapital.

Dalam kacamata sosiologi pemerintahan, penderitaan ini dikunci oleh Teater Pengawasan Birokrasi di tingkat lokal. Di pusat-pusat industri seperti Tangerang, pemerintah daerah sibuk mengejar target investasi, namun fungsi pengawasan ketenagakerjaan sering kali "ompong". Aparatur pemerintah cenderung terjebak dalam formalitas administratif; selama laporan digital terlihat hijau, penindasan nyata di lapangan dianggap tidak ada. Ketika negara lebih sibuk menjadi pelayan bagi kepentingan investasi daripada menjadi wasit yang adil, birokrasi bukan lagi pelindung warga negara melainkan pelumas bagi mesin kapital yang abai pada keadilan distributif.

Ketakutan massal akan AI menggantikan manusia adalah sebuah delusi yang sengaja dipelihara untuk menekan posisi tawar pekerja. Kecerdasan Buatan tidak akan pernah bisa menggantikan manusia; manusia hanya akan digantikan oleh manusia lain yang lebih paham AI. Dalam terminologi Marxian, ini adalah bentuk baru dari perebutan penguasaan atas kekuatan produksi. Mesin tidak memiliki kehendak penindasan, namun manusia yang memegang kendali atas mesin itulah yang menggunakannya untuk menyingkirkan manusia lain yang dianggap tidak lagi "efisien". Inilah puncak alienasi: ketika teknologi digunakan untuk mengadu domba sesama pekerja demi sisa-remah ekonomi.

Maka momentum May Day tahun ini jangan lagi dirayakan dengan basa-basi kesejahteraan yang hanya berakhir di meja perundingan formalitas. Kita sedang berdiri di ambang peradaban yang memuja angka namun membunuh jiwa. Jika pemerintah tetap membiarkan birokrasi menjadi budak algoritma dan membiarkan kedaulatan manusia digilas atas nama investasi, maka kemajuan ekonomi kita tak lebih dari sekadar perbudakan modern yang dipoles dengan teknologi digital. Kita harus merebut kembali kendali atas teknologi sebelum ia benar-benar mengubah kita menjadi sekadar variabel dalam mesin akumulasi modal yang biadab. Pilihlah: kita menjadi tuan atas algoritma atau selamanya membusuk sebagai data dalam penjara digital yang kita bangun sendiri.