TANGERANGNEWS.com – Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar, Kamis 16 Oktober 2025.  

Wali kota memaparkan, dalam rancangan APBD 2026 total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp5,46 triliun. Sedangkan pendapatan daerah hanya mencapai Rp5,06 triliun. 

Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp400 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025.

Pendapatan daerah Kota Tangerang tahun 2026 bersumber dari dua sumber utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,13 triliun
2. Pendapatan transfer sebesar Rp1,92 triliun.
3. Komposisi Belanja Daerah

Untuk anggaran belanja daerah terbagi menjadi tiga komponen utama, yakni:

1. Belanja operasi sebesar Rp4,42 triliun
2. Belanja modal sebesar Rp902,57 miliar
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp133,46 miliar.

Belanja tersebut akan dialokasikan untuk mendanai berbagai urusan pemerintahan wajib dan pilihan, serta kegiatan penunjang pemerintahan daerah.

Alokasi untuk Pelayanan Dasar

Belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat dianggarkan sebesar Rp3,22 triliun. 

Rinciannya antara lain:

1. Bidang Pendidikan Rp1,43 triliun
2. Bidang Kesehatan Rp929,93 miliar
3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang Rp646,13 miliar
4. Bidang Perumahan dan kawasan permukiman Rp69,01 miliar
5. Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Rp101,57 miliar
6. Bidang Sosial Rp40,08 miliar

Untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dianggarkan sebesar Rp1,06 triliun. Rinciannya : 

1. Bidang tenaga kerja Rp23,59 miliar
2. Bidang pemberdayaan perempuan Rp19,88 miliar
3. Bidang pangan Rp21,21 miliar
4. Bidang pertanahan Rp185,62 miliar
5. Bidang Lingkungan hidup Rp324,61 miliar
6. Bidang Perhubungan Rp160,12 miliar
7. Bidang Kepemudaan dan olahraga Rp125,89 miliar
8. Bidang Pertanahan Rp185,62 miliar

Sementara itu untuk urusan pemerintahan pilihan, seperti pariwisata Rp7,96 miliar, perdagangan Rp2,55 miliar, perindustrian Rp23,88 milair, dan pertanian Rp1,19 miliar 

Untuk unsur pendukung dan penunjang pemerintahan juga mendapatkan porsi anggaran, antara lain:

1. Sekretariat Daerah Rp143,73 miliar
2. Sekretariat DPRD Rp149,24 miliar
3. Keuangan Rp271,56 miliar
4. Kepegawaian dan pelatihan Rp47,83 miliar

Adapun unsur pengawasan melalui Inspektorat dianggarkan sebesar Rp30,19 miliar, serta unsur kewilayahan untuk 13 kecamatan mencapai Rp438,95 miliar.

Sachrudin menegaskan, meski menghadapi tekanan fiskal akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp402,99 miliar, Pemerintah Kota Tangerang memastikan program pembangunan tahun 2026 tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

 "Arah kebijakan anggaran 2026 difokuskan pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, ketahanan pangan, serta percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran," pungkasnya.