TANGERANG-Pelaksanaan elektronik KTP (E-KTP) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2011 ini akan akan menjadi beban bagi Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot). Pasalnya, anggaran operasional E-KTP yang ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya untuk tahun anggaran 2011 saja. Sementara untuk kedepannya akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.
“Biaya satu blanko E-KTP yang menjadi tanggung jawab pusat mencapai Rp 18 ribu dengan wajib KTP di Kota Tangerang saat ini mencapai 1.081.296 orang, berarti sudah mencapai Rp 19.463.328.000. Belum lagi biaya operasional lainnya. Tentunya ini akan menjadi tanggungan APBD yang sangat besar,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Suwarno, Selasa (27/9).
Selain itu, kata Suwarno, pada UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masa berlaku KTP hanya selama lima tahun. Dengan demikian, pada tahun 2016 mendatang, penduduk Kota Tangerang yang sudah wajib memiliki KTP, tentu akan berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat pelayanan e-KTP tersebut.
“Sementara jika pada tahun 2016 mendatang wajib KTP di Kota Tangerang bertambah, tentu akan semakin bengkak biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah. Hal ini akan menjadi bom waktu bagi Pemkot,” terangnya.
Suwarno mengatakan, pihaknya telah menanyakan tanggungan biaya operasional pelaksanaan E-KTP untuk tahun berikutnya ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban. Menurutnya, pemerintah harus mampu memikirkan bagimana memecahkan persoalan E-KTP ini yang nantinya akan membebankan keuangan daerah. “Kita ingin tau apakah kedepannya biaya operasional bias dibebankan APBN,” tuturnya.(RAZ)
