TANGERANGNEWS.com — Wali Kota Tangerang Sachrudin menjamin akses pendidikan tanpa celah praktik titip-menitip.

Ia menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.

“Yang paling penting, setiap anak harus tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak boleh ada yang putus sekolah,” tegasnya usai penandatanganan komitmen bersama SPMB berintegritas di ruang akhlak Karimah, Senin 4 Mei 2026.

Ia mengakui daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Karena itu, masyarakat diminta tidak memaksakan kehendak agar anaknya masuk sekolah negeri, apalagi dengan cara-cara yang melanggar aturan.

“Jangan ada praktik titip-menitip atau intervensi dalam bentuk apa pun. Kita ingin proses ini berjalan adil dan berintegritas,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemkot Tangerang telah menggandeng ratusan sekolah swasta yang kini digratiskan untuk masyarakat. Saat ini terdapat 63 SD dan 79 SMP swasta yang bisa menjadi alternatif tanpa biaya.

Sachrudin menekankan, sekolah swasta bukan pilihan kelas dua. Ia bahkan mencontohkan perjalanan hidupnya yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta hingga akhirnya menjadi wali kota.

“Saya sekolah di swasta, kuliah juga di swasta. Sambil kerja, pernah jadi satpam, nyopir angkot. Tapi bisa jadi wali kota. Artinya, bukan soal sekolahnya, tapi bagaimana kita berusaha,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak stigma sekolah favorit yang dianggap menjamin masa depan anak.

“Banyak yang berpikir harus masuk sekolah favorit supaya berhasil. Padahal itu bukan jaminan. Semua tergantung usaha dan bimbingan orang tua,” jelasnya.

Menurutnya, peran keluarga justru menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak, bukan semata pilihan sekolah.

Di sisi lain, Pemkot Tangerang juga menghadapi dilema dalam menambah jumlah sekolah negeri. Meski ada rencana pembangunan, pihaknya tetap harus menjaga keseimbangan dengan keberlangsungan sekolah swasta.

“Pendidikan ini tidak hanya dibangun pemerintah, tapi juga swasta. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Sachrudin mengungkapkan, bahkan pernah ada pihak sekolah swasta yang menyampaikan kekhawatiran jika pembangunan sekolah negeri dilakukan secara masif.

Dengan kondisi tersebut, Pemkot memilih memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta sebagai solusi jangka pendek dan menengah.

Fenomena orangtua yang rela antre hingga mendatangi wali kota demi kursi di sekolah negeri pun diakui Sachrudin. Ia meminta masyarakat lebih realistis dan memanfaatkan opsi yang sudah disediakan pemerintah.

“Kalau semua mau ke negeri, tidak akan cukup. Maka manfaatkan sekolah swasta gratis yang sudah ada,” tandasnya.