Dikeluhkan RS, DPRD Minta MoU Program Multiguna Direvisi

| Minggu, 21 Oktober 2012 | 15:30

Mahasiswa melakukan aksi demo terkait Kartu Multiguna. (tangerangnews / dira)

Reporter : Rangga A Zuliansyah

TANGERANG-DPRD Kota Tangerang mendorong Pemkot Tangerang melalui Dinas Kesehatan melakukan revisi terhadap MoU dengan Rumah Sakit (RS) swasta terkait tarif pelayanan kesehatan minim dalam program multiguna. Pasalnya, tarif pelayanan kesehatan tersebut membuat RS merugi.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Suwandi mengatakan, besaran tarif yang ditetapkan dalam MoU tersebut menggunakan tarif berdasarkan peraturan dari Kemenkes RI yang sangat minim. “Setidaknya hanya 35% yang dibayarkan dari tarif normal,” katanya, Selasa (16/10).

Dijelaskan Suwandi, sejumlah RS yang datang saat hearing bersama DPRD, beberapa waktu lalu, mengeluhkan tarif tersebut. Beberapa dari manajemen RS meminta DPRD mencarikan jalan keluar agar RS tidak terus menerus merugi akibat tarif minim tersebut.

“Akibatnya minimnya tarif pelayanan, ada sejumlah RS yang bersiasat menyediakan ruang perawatan kelas 3 terbatas hanya beberapa tempat tidur saja untuk pelayanan multiguna. Agar tidak merugi terlalu banyak,” tambahnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini menilai, permasalahan inilah yang mengakibatkan berbagai penolakan dari sejumlah RS untuk pasien multiguna. Namun untuk penyesuaian tarif pun memerlukan anggaran yang tidak sedikit. “Karenanya perlu dipikirkan kembali pemecahannya, agar warga dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis tanpa hambatan,” pungkasnya.

Terpopuler

BANDARA

Sepekan Penerbangan Haji, InJourney Airports Layani Keberangkatan 52 Ribu Jemaah

Senin, 12 Mei 2025 | 21:03

Bandara-bandara PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Aiports) dalam satu minggu penyelenggaraan penerbangan haji pada 2 - 8 Mei 2025, telah melayani keberangkatan sekitar 52 ribu jemaah calon haji ke Tanah Suci.

TODAY TAG

OPINI

Manipulasi Angka Kemiskinan BPS Indonesia vs Data Bank Dunia

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:28

Inilah dampak dari sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi. Indikator kemiskinan dibuat serendah mungkin agar negara bisa mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan. Padahal faktanya, kemiskinan tidak benar-benar berkurang

BANTEN

Baru Punya 35, Banten Butuh 1.388 Dapur MBG untuk Penuhi Kebutuhan 2,9 Juta Siswa

Selasa, 13 Mei 2025 | 20:29

Provinsi Banten membutuhkan sekitar 1.388 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah yang ada saat ini, masih terbilang belum ideal.

WISATA