TANGERANG-Terkait kewajiban Pemkot Tangerang soal pengusaha angkutan kota (angkot) harus memiliki badan hukum pada tahun 2013 ini.
Herry Rumawatine Ketua DPRD Kota Tangerang mengatakan, pemerintah harus memberikan tengat waktu yang cukup untuk pengusaha angkot guna memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, harus ada sosialisasi yang meluas terlebih dahulu. “Karena saat ini banyak usaha angkot yang dimiliki pribadi, “ katanya.
Selain itu, menurut Herry, kebanyakan pemerintah harus bijak memberikan toleransi kepada pengusaha yang telah memiliki izin trayek. “Sebab, seharusnya ketika mereka meminta izin trayek, pemerintah menyertakan syarat harus berbadan hukum. Jangan dipisah-pisah,” ujarnya, Rabu (20/2).
Pemkot Tangerang mewajibkan pengusaha angkot untuk berbadan hukum. Hal itu dilakukan guna mencegah aksi kriminal didalam angkot.
Kepala Dishub Kota Tangerang Ivan Yudianto mengatakan, di Kota Tangerang jumlah angkot sekitar 2.800 unit. Dari jumlah tersebut, pihaknya memastikan seluruhnya harus memiliki badan hukum. Sebab, kata Ivan, itu semua sesuai dengan Undang-undang No.22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
“Jika sudah berbadan hukum, nantinya para sopir angkot wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal," kata Ivan Yudianto, Rabu (20/2).
Kebijakan tersebut, kata Ivan, merupakan upaya mencegah aksi kriminalitas di angkot yang kerap dilakukan oleh supir tembak atau cabutan. "Nanti tidak ada lagi sopir tembak, karena tidak dikelola perorangan tapi oleh lembaga yang jelas," tukasnya. (DRA)
