TANGERANGNEWS.com- Pemerintah berencana menyalurkan insentif bulanan sebesar Rp400.000 kepada guru honorer. Kebijakan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebagai bentuk dukungan negara terhadap guru honorer. 

Seperti diketahui, gaji pokok guru honorer hingga saat ini masih bergantung pada kebijakan masing-masing satuan pendidikan.

Abdul Mu’ti menjelaskan, insentif tersebut akan ditransfer langsung ke rekening guru honorer yang memenuhi persyaratan. 

Menurutnya, mekanisme ini dipilih agar penyaluran lebih tepat sasaran dan transparan.

“Kalau gaji guru honorer itu kan tergantung dari masing-masing satuan pendidikan. Tapi dari pemerintah, kami memberikan insentif untuk guru honorer sebesar Rp 400.000 per bulan,” ujar Abdul Mu’ti dikutip dari Kompas, Senin 26 Januari 2026.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan sistem penyaluran agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh guru honorer yang sesuai kriteria. 

“Insentif ini ditransfer langsung ke rekening guru honorer yang memenuhi persyaratan,” katanya.

Kebijakan ini muncul di tengah kenyataan bahwa masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan jauh di bawah upah minimum daerah. 

Di sejumlah wilayah, pendapatan guru honorer sangat bergantung pada kemampuan keuangan sekolah atau yayasan, sehingga nilainya tidak tetap dan kerap berada di kisaran ratusan ribu rupiah per bulan.

Selain insentif bulanan, pemerintah juga menyiapkan program peningkatan kompetensi guru sebagai bagian dari kebijakan jangka menengah. 

Pada 2026, pemerintah membuka kesempatan bagi sekitar 150.000 guru untuk menempuh pendidikan sarjana melalui skema rekognisi pembelajaran lampau dengan dukungan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester.

Program peningkatan kapasitas lainnya juga disiapkan, mulai dari pelatihan bahasa Inggris bagi guru mata pelajaran terkait hingga pelatihan coding dan kecerdasan buatan bagi guru yang akan mengajar bidang tersebut. 

Abdul Mu’ti menilai kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru perlu berjalan bersamaan agar berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki tata kelola pendidikan, termasuk memperhatikan kondisi guru honorer.