Oleh: Khikmawanto, Dosen di Universitas Yuppentek Indonesia, Pegiat Literasi Politik dan Penulis Buku The Governance Game.

TANGERANGNEWS.com-Bagi para penikmat serial drama Korea bertema politik dan hukum—seperti Stranger (Secret Forest), Chief of Staff, atau Designated Survivor: 60 Days—adegan ruang gelap yang dipenuhi monitor, perwira tinggi yang saling melirik penuh rahasia, hingga kejutan penetapan tersangka di lingkaran elite kekuasaan bukanlah pemandangan asing. Di layar kaca, intrik semacam itu diramu dengan musik latar yang mencekam dan alur cerita yang membuat penonton terpaku, menebak-nebak siapa dalang sebenarnya serta kartu truf apa yang masih disimpan di balik jas rapi para tokohnya.

Namun, tepat di bulan November yang identik dengan peringatan Hari Pahlawan, publik Indonesia seolah tidak perlu lagi membuka layanan streaming untuk menyaksikan thriller politik bertegangan tinggi. Kabar mengenai terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, hingga tokoh masyarakat yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian menghadirkan sensasi yang serupa. Realitas berita mendadak terasa sangat dekat dengan naskah fiksi dari Negeri Ginseng, sekaligus menyisakan ironi yang perih di tengah gema seruan mengenang jasa para pendiri bangsa.

Wajar jika masyarakat secara spontan memaknai peristiwa politik nyata ini melalui kacamata budaya populer. Serial drama Korea yang kerap memotret korupsi institusional dan operasi rahasia telah lama membentuk imajinasi publik tentang bagaimana wajah gelap kekuasaan bekerja. Ketika kasus penyadapan elite benar-benar meledak di dunia nyata, publik pun dengan mudah mencocokkannya dengan alur cerita layar kaca yang sudah akrab di benak mereka.

Kesamaan atmosfernya memang begitu terasa. Dalam drama Korea, konflik paling memikat sering kali bukan datang dari musuh di luar pagar, melainkan retakan dari dalam institusi yang seharusnya menjadi benteng keamanan negara. Ketika aparat penegak hukum—yang dalam imajinasi publik adalah penjaga aturan—justru duduk di kursi terperiksa, batas antara fiksi dan fakta menjadi kabur. Publik pun tanpa sadar mengambil peran layaknya penonton setia: mengikuti setiap episode konferensi pers, membedah kronologi, dan berspekulasi tentang kemungkinan adanya "rencana cadangan" atau aktor lain yang belum tersentuh.

Di sinilah ironi Hari Pahlawan menemukan relevansinya yang paling tajam. Dahulu, para pahlawan mempertaruhkan nyawa untuk merebut kedaulatan dari tangan penjajah luar dan membangun negara yang bermartabat. Namun hari ini, ancaman terhadap kedaulatan dan marwah negara justru lahir dari penyimpangan di ruang-ruang kekuasaan sendiri.

Dalam ilmu politik dan kriminologi, situasi di mana aparat negara menyalahgunakan wewenang intelijen atau pengawasan disebut sebagai penyimpangan kekuasaan struktural. Sosiolog politik terkenal, Max Weber, mendefinisikan negara sebagai entitas yang memegang monopoli penggunaan kekerasan dan instrumen pemaksa yang sah (monopoly on the legitimate use of physical force). Instrumen tersebut mencakup kewenangan intelijen dan penyadapan yang diberikan undang-undang semata-mata demi keamanan nasional dan penegakan hukum. Ketika instrumen negara yang sah itu digunakan secara ilegal untuk mengintai kepala negara dan warga sipil, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan pengkhianatan terhadap amanat sejarah dan krisis legitimasi di jantung kekuasaan itu sendiri.

Lebih jauh lagi, penyadapan ilegal terhadap komunikasi pribadi menyentuh aspek fundamental hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan, kerahasiaan komunikasi pejabat publik maupun warga negara seharusnya dilindungi agar setiap pengambilan keputusan berjalan bebas dari intimidasi atau pemerasan politik. Ketika benteng privasi di tingkat tertinggi negara sekalipun dapat ditembus dari dalam, rasa aman kolektif masyarakat ikut terguncang.

Di titik inilah kita perlu menarik garis batas yang tegas antara hiburan layar kaca dan realitas bernegara.

Dalam drama Korea, ketegangan dibangun demi kepuasan artistik. Penulis skenario bebas menciptakan plot twist berlapis, membiarkan tokoh antagonis lolos lewat celah hukum demi musim kedua, atau menutup cerita dengan akhir yang menggantung. Sebaliknya, dalam kehidupan nyata sebuah negara hukum, kasus penyadapan terhadap kepala negara bukanlah tontonan untuk dinikmati sensasinya. Ia adalah ujian serius bagi ketahanan institusi, keamanan nasional, dan kepercayaan publik.

Ahli ilmu politik Francis Fukuyama dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal sosial paling krusial bagi stabilitas dan kemajuan sebuah bangsa. Ketika kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tergerus oleh skandal internal, biaya sosial dan politik yang harus dibayar negara menjadi sangat mahal. Publik menjadi sinis, setiap kebijakan dicurigai, dan wibawa hukum melemah.

Jika dalam drama Korea publik terbiasa melihat kekuatan uang dan jabatan mampu membelokkan fakta, maka di bulan yang merayakan semangat kepahlawanan ini, harapan masyarakat bertumpu pada keberanian moral yang sejati: transparansi dan tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Kepahlawanan hari ini bukan lagi soal mengangkat senjata di medan perang, melainkan keberanian menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan, serta keteguhan aparat bersih untuk membongkar kebusukan di rumahnya sendiri.

Menyamakan skandal penyadapan ini dengan drama Korea memang menjadi cara termudah bagi publik untuk mencerna sebuah kenyataan yang terasa begitu ganjil dan melampaui nalar sehat. Namun, berbeda dengan serial televisi yang ketegangannya selesai begitu layar dimatikan, guncangan dari peristiwa nyata ini meninggalkan jejak panjang bagi demokrasi kita. Ruang sidang kini menjadi panggung pembuktian yang sesungguhnya—bukan untuk menyuguhkan kejutan demi kejutan bagi penonton, melainkan untuk membuktikan bahwa pengorbanan para pahlawan tidak sia-sia, hukum tidak tunduk pada intrik kekuasaan, dan marwah institusi negara benar-benar dipulihkan.