TANGERANGNEWS.com-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang merespons secara cepat terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengenai hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 lalu.

Sebagai tindak lanjut, pihak MUI akan menggencarkan sosialisasi serta memperkuat koordinasi lintas instansi.

Ketua MUI Kota Tangerang, KH. Ahmad Baijuri Khotib, menjelaskan bahwa penetapan fatwa tersebut didasarkan pada hasil kajian mendalam terhadap berbagai laporan serta fakta di lapangan mengenai dampak negatif rokok elektrik, khususnya potensi kerawanan penggunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika.

“Yang menjadi alasan kuat keluarnya fatwa ini adalah untuk menyelamatkan generasi dan para pengguna. Berdasarkan informasi dan fakta di lapangan, vape rawan disalahgunakan menjadi sarana penggunaan narkotika. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya, Selasa 10 November 2026.

Ia menegaskan, langkah konkret yang diambil MUI Kota Tangerang difokuskan pada upaya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, organisasi keagamaan, hingga struktur MUI di tingkat kecamatan.

Selain itu, pihaknya juga membangun sinergi bersama Pemerintah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memetakan kondisi penyebaran vape sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang tepat.

Kendati demikian, Ahmad Baijuri menegaskan bahwa kapasitas lembaga ulama tidak bertindak sebagai pihak penindakalih.

Pengawasan di lapangan serta penegakan aturan tetap berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“MUI bukan dalam kapasitas sebagai eksekutor. Fatwa ini akan kami sosialisasikan dan koordinasikan dengan pemerintah daerah, Polres, serta BNN. Kami juga perlu mengetahui seberapa besar penggunaan vape di Kota Tangerang agar langkah pencegahannya lebih tepat,” jelasnya.

Melalui pendekatan persuasif, MUI Kota Tangerang berharap keterlibatan masyarakat dan ormas dapat memperkuat pengawasan lingkungan sekitar tanpa menimbulkan keresahan, sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat dari ancaman bahaya kesehatan dan zat adiktif.