TANGERANGNEWS.com-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape berstatus hukum haram.

Tidak hanya bagi konsumen, keharaman tersebut juga berlaku secara mutlak mencakup seluruh rantai bisnis, mulai dari proses produksi hingga perdagangan.

Keputusan penting ini ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. KH. Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Prof. Niam menjelaskan bahwa terbitnya fatwa ini dilandasi oleh pertimbangan matang mengenai dampak buruk rokok elektrik yang nyata bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan fisik, sosial, maupun lingkungan.

"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujarnya, dikutip Selsaa 10 November 2026.

MUI menyoroti perangkat bertenaga baterai pemanas zat bernikotin, gliserin, dan perasa tersebut memiliki kandungan nikotin bersifat adiktif.

Sebab, efeknya dapat memberikan dampak negatif serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Selain menyasar pengguna, poin kedua dan ketiga dalam ketetapan fatwa tersebut secara eksplisit memperluas cakupan hukum haram pada penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikannya secara komersial.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegas Prof. Niam.

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, pihak MUI berharap masyarakat luas, khususnya para pelaku industri, pengusaha, dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif.