TANGERANGNEWS.com- PT PLN (Persero) memperluas kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mendorong kemandirian desa melalui pemanfaatan energi listrik. 

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pemetaan kebutuhan listrik di desa, percepatan akses energi di wilayah terbatas, hingga pemanfaatan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif. 

Selain itu, kerja sama ini juga menyasar penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan, pembangunan desa membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar hasilnya lebih merata dan berkelanjutan.

"Desa hari ini bukan hanya objek pembangunan tapi subjek pembangunan. Maka saat yang tepat kita harus melakukan dan memastikan semua energi kita untuk kita arahkan ke desa, biar desa itu berdaya, mandiri dan bisa maju. Karena kalau desa maju insyaAllah Indonesia akan maju," jelas Yandri.

Ia juga mengaitkan langkah ini dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

“Bapak Presiden mengarahkan kita ini punya desa binaan. Nah jadi nanti dari kampus, dari swasta, dari BUMN, siapapun kita, sejatinya punya desa binaan. Karena kalau kita membangun desa, otomatis membangun Indonesia,” imbuhnya.

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menilai, sinergi lintas sektor seperti ini dapat mempercepat pembangunan desa dan memperkuat ekonomi masyarakat.

“Ini adalah wujud sinergi yang sangat baik sekali. Luar biasa tentunya berkolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemaslahatan banyak pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, akses listrik menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Menurutnya, pemerataan energi harus menjadi prioritas agar desa tidak tertinggal.

“Ini ada semangat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu desa bukan lagi halaman belakang, tetapi ujung tombak titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, bagaimana akses terhadap energinya tidak boleh tertinggal lagi,” tutur Darmawan.

Ia menambahkan, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam membangun ekosistem yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

“Tentu saja tidak ada satupun yang bisa melakukan pengentasan kemiskinan ini dalam suasana kesendirian. Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini bisa kita laksanakan kalau kita membangun kolaborasi. Untuk itu kita siap laksanakan dan insyaAllah bisa terwujud,” pungkasnya.