TANGERANGNEWS- Kinerja pemerintahan setelah pemilu presiden (pilpres) terancam pincang. Rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa kali tidak dihadiri Wapres Jusuf Kalla (JK) karena memang tidak mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Sehari sebelum pilpres, JK tidak diundang dalam rapat telekonferensi presiden dan gubernur-gubernur se-Indonesia yang membahas persiapan pilpres. Selanjutnya, JK pada Kamis lalu (30/7) juga tidak diundang dalam rapat telekonferensi dengan gubernur-gubernur untuk membahas pemberantasan terorisme. Dikonfirmasi setelah salat Jumat di Masjid Baiturrahman Istana Wakil Presiden kemarin, JK mengatakan tak mempermasalahkan hal tersebut. "Itu kan (rapat) terbatas, biasa saja (kalau tidak mengundang wakil presiden)," tuturnya kepada wartawan. JK menganggap wajar apabila presiden tidak melibatkan Wapres dalam rapat-rapat kabinet menjelang berakhirnya masa jabatan. "Ini kan kabinet presidensial, tidak apa-apa. Mudah-mudahan berjalan baik negeri ini," paparnya sambil melambaikan tangan, meninggalkan wartawan. Sejak kalah dalam pilpres, JK telah menyerahkan kewenangannya kepada Presiden SBY, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang penjualan gas dari lapangan Donggi-Senoro dan Tangguh. Saat di Bandung pada 23 Juli lalu, JK beralasan sudah memasuki pensiun sehingga tidak lagi ikut dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, beberapa menteri yang biasanya mendampingi JK dalam kunjungan ke daerah maupun rapat di kantor JK pun tidak ada yang muncul lagi. Dalam kunjungan JK ke lokasi PLTU Indramayu, PLTU Labuhan, dan PLTU Suralaya pada 30 Juli lalu, tidak satu pun menteri yang ikut. Bahkan, Dirut PT PLN Fachmi Muchtar juga tidak tampak. (ir/jp)