‎Oleh: Fajrina Laeli, S.M., Aktivis Muslimah

TANGERANGNEWS.com-‎Rincian slip gaji beserta sederet tunjangan fantastis DPR belakangan viral di media sosial. Publik pun naik darah. Bagaimana tidak, tunjangan perumahan mencapai puluhan juta rupiah, tunjangan bensin jutaan rupiah, tunjangan komunikasi, bahkan jatah beras yang nilainya belasan juta per bulan. Semua itu kontras dengan realitas rakyat yang harus menghitung ketat demi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

‎Kemarahan publik meledak dalam aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, yang berlanjut hingga 28 Agustus 2025 bersamaan dengan demonstrasi buruh. Rangkaian aksi ini membuktikan bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja DPR bukanlah fenomena sesaat, melainkan kemarahan yang terus berulang. Teriakan “Bubarkan DPR!” menggema, bersanding dengan tuntutan kesejahteraan pekerja dan penolakan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

‎Menurut Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, total pendapatan anggota DPR yang bisa tembus Rp100 juta per bulan sungguh menyakiti perasaan masyarakat. (BeritaSatu, 25/8/2025). Ironisnya, kenaikan itu terjadi di tengah gelombang PHK massal, kenaikan PBB, dan efisiensi anggaran yang justru membebani rakyat. Situasi ini seolah memperlihatkan rakyat dikorbankan demi menopang gaya hidup mewah elite politik. Sehingga wajar jika hal ini menimbulkan kontroversi.

‎Sejatinya, sistem demokrasi kapitalisme yang berlaku saat ini memang melahirkan kesenjangan sosial sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Politik berubah menjadi transaksi jual-beli kepentingan. Mereka yang duduk di kursi kekuasaanlah yang menguasai palu anggaran. Tidak heran jika keputusan yang lahir kerap diarahkan untuk memperbesar keuntungan diri dan kelompoknya.

‎Akibatnya, jurang ekonomi kian menganga. Memisahkan mereka yang kaya raya dan rakyat papa. Rakyat hanya menjadi penonton dari drama kekuasaan, sedangkan kebijakan negara yang ada menjadikan harta mengalir ke kantong-kantong para elite pejabat yang tak pernah kenyang. Dunia ini seolah-olah dibangun hanya untuk mereka.

‎Kesenjangan ekonomi tampak nyata, pendapatan petinggi negari berkali-kali lipat dibandingkan dengan UMR rakyatnya. Uang yang didapat dari hasil jeri payah dan keringat tak ada secuil pun sebanding dengan pendapatan tuan-tuan penguasa di kursi parlemen. Inilah gambaran pola rusak yang terus berulang. Menyisakan amarah yang hanya dapat disalurkan lewat unjuk rasa yang seolah tak pernah didengar. Aspirasi diabaikan, suara rakyat tak dihiraukan.

‎Miris memang, jabatan yang seharusnya menjadi amanah justru disalahgunakan untuk memperkaya diri. Kekuasaan dipandang sebagai mesin penghasil uang, bukan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan atau menjamin kesejahteraan masyarakat. Inilah wajah asli kapitalisme. Sebuah sistem yang mendorong kerakusan, serta menjadikan materi sebagai Tuhan dan menghamba kepada uang.

‎Nyata, bahwa sistem demokrasi kapitalisme menjadikan akal manusia sebagai pedoman dalam membuat hukum. Akibatnya, wakil rakyat sibuk membuat aturan sesuai kepentingan kelompok dan transaksi politik. Hal ini sungguh berbeda dengan sistem Islam yang berasaskan pada akidah dan syariat Allah SWT sehingga tidak perlu ada campur tangan manusia untuk membuat hukum.

‎Dalam sistem Islam, rakyat tetap memiliki ruang untuk terlibat melalui Majelis Umat, sebuah lembaga yang mewakili rakyat dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik kepada khalifah. Tugasnya adalah memberi masukan, melakukan muhasabah, dan memastikan penguasa menjalankan syariat dengan benar demi kemaslahatan seluruh umat. Sebab, kekuasan adalah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

‎Adanya aktivitas mengoreksi penguasa ini  menjadi benteng bagi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk untuk mengeruk keuntungan pribadi. Islam menghadirkan Majelis Umat sebagai lembaga yang berdiri di atas amanah, bukan di atas kepentingan. Berdasarkan pada iman sebagai pagar yang mengunci nafsu, sedangkan syariat Allah adalah aturan yang mengontrol setiap tindakan. Inilah gambaran wakil rakyat dalam Islam. Sebuah sistem yang niscaya melahirkan para pemimpin yang sadar betul bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk memperkaya diri.

‎Sungguh, hanya dengan Islam celah penguasa zalim untuk menumpuk keuntungan akan tertutup rapat. Penderitaan rakyat tak lagi jadi cerita pilu. Kesenjangan sosial pun terhapus dari wajah masyarakat. Tidak ada lagi kebijakan zalim yang lahir dari nafsu serakah. Islam adalah satu-satunya jawaban sempurna bagi permasalahan manusia. Satu-satunya sistem yang mampu mengurai benang kusut ekonomi hari ini. Wallahualam bissawab.