Oleh : Khikmawanto, Direktur Eksekutif Renaissance Institute dan Pengajar di Universitas Yuppentek Indonesia

TANGERANGNEWS.com-Di jantung Sulawesi Tengah, di tengah hiruk pikuk investasi triliunan rupiah dan janji manis hilirisasi nikel, berdiri sebuah landasan pacu yang kini membelah kesadaran politik nasional: Bandara Khusus IMIP di Morowali. Isu ini, yang tiba-tiba diangkat ke permukaan sebagai anomali yang berbahaya—sering dilabeli sebagai 'negara di dalam negara'—oleh elit politik, terasa seperti skenario film fiksi ilmiah yang mendebarkan.

Namun, di balik polemik panas tentang siapa yang berhak mengontrol gerbang udara ini—apakah negara melalui aparaturnya, atau raksasa korporasi melalui aturan internalnya—tersembunyi sebuah fenomena yang jauh lebih mendalam: kita sedang menyaksikan pertarungan sengit di ranah Simulacra. Isu bandara di Morowali, dengan segala kegaduhan politiknya, bukan lagi tentang beton, aspal, atau izin terbang yang sah. Ia telah bermetamorfosis menjadi tanda politik yang berdiri sendiri, sebuah citra kedaulatan yang berupaya menyandera realitas faktual di lapangan. Kita didorong untuk mempercayai bahwa krisis terbesarnya adalah kontrol fisik bandara, padahal realitas yang substansial, seperti transparansi tata kelola nikel, kontrak yang adil, atau mitigasi dampak lingkungan, perlahan hilang ditelan oleh gema narasi yang lebih dramatis.

Bandara sebagai Simulacrum Orde Ketiga

Menurut filsuf posmodern Jean Baudrillard, kita hidup dalam masyarakat di mana Simulacra—citra, model, atau tanda—telah menggantikan dan bahkan menghapus acuan realitas yang asli. Bandara di Morowali sangat cocok dengan definisi Baudrillard tentang Simulacra Orde Ketiga: citra yang menyembunyikan fakta bahwa tidak ada realitas yang mendasarinya.

Proyek infrastruktur megah seperti ini awalnya adalah Simulacrum Keberhasilan—bukti nyata dari ambisi investasi, efisiensi operasional, dan modernitas Indonesia dalam mengelola kekayaan nikelnya. Citra ini adalah branding politik yang kuat: hilirisasi berjalan, roda ekonomi berputar cepat.

Namun, ketika kritik keras datang dari petinggi negara mengenai ketiadaan penuh aparat Bea Cukai, Imigrasi, dan TNI, citra itu bergeser menjadi Simulacrum Ancaman. Bandara kini dilihat sebagai simbol lemahnya kontrol negara, gerbang ilegal, atau bahkan indikasi pengkhianatan kedaulatan ekonomi.

Ironisnya, kedua citra yang berkonflik ini—keberhasilan versus ancaman—sama-sama berfungsi untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan mendasar. Perdebatan politik lantas terfokus pada tanda yang dramatis (siapa yang berhak menempelkan logo lembaga di bandara) dan mengabaikan realitas yang rumit (analisis mendalam tentang pembagian keuntungan, alokasi sumber daya, atau kondisi kerja). Yang diselamatkan bukanlah kedaulatan, melainkan citra kedaulatan.

Sandiwara Hiperrealitas di Media

Pada titik inilah kita memasuki fase Hiperrealitas, sebuah kondisi yang diistilahkan Baudrillard sebagai dunia di mana pemetaan (tanda) menjadi lebih nyata dan penting daripada wilayah yang dipetakan (kenyataan). Isu bandara di Morowali telah menjadi hiperreal.

Narasi 'Negara di Dalam Negara' adalah cetak biru sempurna dari hiperrealitas. Istilah itu begitu bombastis, memicu ketakutan yang mendalam akan kedaulatan yang tercabik, dan jauh lebih mudah dicerna serta dibagikan publik daripada membaca regulasi penerbangan atau laporan audit kepatuhan. Media dan ruang digital bertindak sebagai mesin simulasi yang mempercepat proses ini. Mereka tidak melaporkan realitas, melainkan mereproduksi dan memperkuat tanda-tanda konflik yang paling eye-catching.

Tanda-tanda ini—citra politikus yang melontarkan retorika marah, citra pagar yang disengketakan, atau citra dominasi asing yang mengancam—bersaing sengit, dan yang menang bukanlah narasi yang paling faktual, melainkan narasi yang paling efektif membangkitkan emosi politik massa. Dalam hiperrealitas ini, masyarakat tidak lagi mendebat solusi terbaik untuk bandara, tetapi mereka menjadi penonton loyal yang terpolarisasi, mengonsumsi kode politik: Proyek X = Patriot, Proyek Y = Penjual Bangsa. Realitas yang kompleks mengenai bagaimana mengawasi investasi strategis dengan baik telah diubah menjadi drama politik yang biner dan sederhana.

Kedaulatan yang Terperangkap

Jika kita mencermati, polemik Morowali sesungguhnya adalah arena pertempuran untuk mengontrol makna, bukan mengontrol fisik. Para elit politik berlomba menciptakan simulacra kedaulatan yang paling meyakinkan dan paling lantang untuk mendapatkan legitimasi publik dan mengalihkan fokus.

Ancaman terbesar dari hiperrealitas ini bukanlah bahwa ada 'negara di dalam negara', melainkan bahwa kita sebagai bangsa mulai puas dengan ilusi kontrol yang disajikan di media, sementara kontrol yang substansial dan akuntabilitas yang mendalam atas kekayaan nikel kita terus tergelincir. Bandara di Morowali adalah monumen bagi ironi politik modern: proyek yang dibangun untuk memamerkan kemajuan, kini justru menjadi cermin buram yang menunjukkan bagaimana citra mampu menyandera dan menenggelamkan kebenaran.

Inilah bahaya puncak dari simulacra: perhatian terfokus pada tanda (bandara yang diklaim 'ilegal' atau 'terkontrol asing'), sementara realitas kerugian yang jauh lebih besar (seperti dampak lingkungan yang terabaikan atau kontrak yang tidak transparan) beroperasi tanpa pengawasan. Pertanyaannya kemudian, setelah sandiwara tanda ini berakhir, akankah kedaulatan yang nyata dan berpihak pada rakyat benar-benar ditegakkan, ataukah kita hanya akan disambut oleh simulacra kedaulatan yang baru, yang sama-sama kosong dan membius?