Connect With Us

Paradoks IPM Tinggi: Antara Capaian Angka dan Kualitas Manusia

Rangga Agung Zuliansyah | Rabu, 7 Januari 2026 | 19:00

Hawilawati, S.Pd., Pendidik & Pengamat Kebijakan Publik. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

Oleh: Hawilawati, S.Pd., Pendidik & Pengamat Kebijakan Publik

 

TANGERANGNEWS.com-Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar soal angka, melainkan arah manusia yang sedang dibentuk.

Kota Tangerang mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,41 pada tahun 2025, berstatus sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan tren peningkatan konsisten sejak 2021. Pemerintah Kota Tangerang menilai capaian ini sebagai bukti keberhasilan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Bahkan, secara regional, Kota Tangerang berada di posisi IPM tertinggi kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan. (Tangerangkota.go.id, 2 Januari 2026)

Namun, di balik capaian statistik tersebut, realitas sosial menyisakan pertanyaan serius. Rilis Akhir Tahun 2025 Polresta Tangerang mencatat 1.362 kasus tindak pidana, meski terjadi penurunan 16,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Kasus narkotika, kekerasan, hingga pembunuhan masih terjadi dan meresahkan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan IPM belum sepenuhnya berbanding lurus dengan terciptanya ketertiban dan keamanan sosial yang ideal.  (IndonesialiveTV.com, 27 Desember 2025)

Di sinilah letak paradoks pembangunan manusia. IPM, sebagai indikator nasional, mengukur manusia melalui dimensi fisik dan material pendidikan formal, kesehatan jasmani, dan kemampuan ekonomi. Namun, IPM tidak mengukur arah berpikir, standar nilai, dan orientasi hidup masyarakat. Akibatnya, peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan materi tidak otomatis melahirkan manusia yang berkepribadian lurus, bertanggung jawab sosial, dan mampu menahan diri dari perbuatan merusak. IPM naik, tetapi kemungkaran belum sepenuhnya tercegah.

Dalam perspektif Islam, kualitas manusia tidak ditentukan oleh angka statistik, melainkan oleh aqidah yang menjadi asas berpikir dan bertindak.

 Allah SWT menegaskan:

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia diukur dari ketakwaan, bukan dari capaian materi atau indeks pembangunan. Aqidah Islam melahirkan standar halal dan haram sebagai kompas hidup, bukan sekadar logika untung-rugi atau manfaat material.

Pendidikan dalam Islam tidak dimaksudkan semata sebagai sarana mobilitas ekonomi, tetapi sebagai proses pembentukan kepribadian yang sadar akan tanggung jawab sosial. Ilmu yang lahir dari aqidah akan mendorong kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat, bukan digunakan untuk menipu, menindas, atau merusak.

Allah SWT mengingatkan:

“Mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia, tetapi lalai terhadap kehidupan akhirat.” (QS. Ar-Rum: 7).

Demikian pula kesehatan dan ekonomi. Dalam Islam, kesehatan bukan sekadar modal produktivitas, tetapi sarana agar manusia mampu menjalankan peran sosialnya, termasuk amar ma’ruf nahi munkar. Kecukupan materi pun tidak diarahkan pada akumulasi kekayaan dan gaya hidup individualistik, melainkan sebagai amanah yang harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Standar manusia layak dalam Islam bukan sekadar hidup nyaman, tetapi terjamin kebutuhannya, lurus pola pikirnya, dan terjaga kepribadiannya.

Karena itu, kenaikan IPM seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab kolektif, bukan keberhasilan individual semata. Jika kriminalitas masih terjadi, maka hal tersebut menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah: sejauh mana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi benar-benar membentuk masyarakat yang mampu mencegah kemungkaran, bukan sekadar menghasilkan capaian statistik.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak cukup diukur dari tingginya IPM, tetapi dari terjaminnya kehidupan layak setiap individu serta terjaganya moral dan ketertiban sosial masyarakat. Pembangunan yang berasaskan sekuler-kapitalisme berisiko melahirkan manusia cerdas namun individualistis dan materialistis. 

Sebaliknya, pembangunan yang berlandaskan aqidah Islam akan melahirkan masyarakat yang berilmu, bermoral, dan saling menjaga dari kemungkaran. Allah SWT menjanjikan:

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raf: 96).

Dengan demikian, IPM yang tinggi seharusnya tidak berhenti sebagai simbol kemajuan angka, tetapi menjadi jalan lahirnya masyarakat Kota Tangerang yang aman, bermartabat, dan diberkahi Allah SWT.

Wallahu'alam

NASIONAL
Pemerintah Akan Batasi Izin Minimarket Agar Tak Ganggu Kopdes Merah Putih, Aprindo Buka Suara

Pemerintah Akan Batasi Izin Minimarket Agar Tak Ganggu Kopdes Merah Putih, Aprindo Buka Suara

Kamis, 26 Februari 2026 | 19:32

Polemik pembatasan minimarket khususnya Alfamart dan Indomaret, kembali memanas menyusul rencana pemerintah pusat untuk menghentikan izin baru bagi minimarket di wilayah pedesaan.

HIBURAN
Mulai Maret 2026 Bakal Ada Bioskop Mini di Alfamart, Lokasi Pertamanya di Gading Serpong

Mulai Maret 2026 Bakal Ada Bioskop Mini di Alfamart, Lokasi Pertamanya di Gading Serpong

Jumat, 20 Februari 2026 | 11:15

Jejaring retail PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart akan menghadirkan inovasi gerai yang tak hanya sebagai tempat belanja kebutuhan harian, namun juga sarana hiburan bioskop mini bernama “Layar Digi”.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

BANTEN
Bareskrim Tangkap 12 Tersangka Sindikat Penjualan Bayi di Medsos, Beroperasi di Banten hingga Papua

Bareskrim Tangkap 12 Tersangka Sindikat Penjualan Bayi di Medsos, Beroperasi di Banten hingga Papua

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:12

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri membongkar kasus jual beli bayi via media sosial (medsos) di sejumlah wilayah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill