Oleh: Khikmawanto, Dosen di Universitas Yuppentek Indonesia, Pegiat Literasi Politik dan Penulis Buku The Governance Game.

TANGERANGNEWS.com-Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.

Namun, lewat bukunya yang fenomenal, Homo Academicus (1984), sosiolog Prancis Pierre Bourdieu meruntuhkan sekat tersebut. Kampus maupun Istana, di mata Bourdieu, digerakkan oleh hukum yang sama: arena pertempuran sengit tempat para aktornya saling menukar, mengakumulasi, dan mengonversi berbagai bentuk modal demi mengamankan status sosial.

Hari ini, tesis Bourdieu menemukan panggung pembuktiannya yang paling sempurna di Indonesia. Dua fenomena politik yang menjadi sorotan hangat—sengkarut keabsahan ijazah penyetaraan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta keputusan mengejutkan sang kritikus radikal, Rocky Gerung, melangkah masuk ke lingkaran Istana sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)—adalah contoh nyata dari bagaimana modal birokrasi dan modal intelektual bertransaksi di atas panggung kekuasaan.

Dalam logika Bourdieu, ijazah atau sertifikat pendidikan bukan sekadar selembar kertas penanda kelulusan, melainkan Modal Budaya Terinstitusi (Institutionalized Cultural Capital). Modal ini memiliki daya magis hukum; ia adalah stempel resmi dari negara yang memberikan legitimasi mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan publik. Ketika publik memperdebatkan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran hingga berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan laporan ke Bareskrim Polri, arena politik sebenarnya sedang mengalami guncangan legitimasi.

Meskipun MK akhirnya memutus bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena status Gibran yang sudah resmi dilantik, riuh di ruang publik tidak serta-merta padam. Masyarakat curiga bahwa kelompok elite yang memiliki modal politik besar mampu menundukkan modal birokrasi akademik demi melanggengkan kekuasaan mereka. Ketika dokumen formal yang menjadi syarat dasar dipersoalkan, publik sebenarnya sedang menggugat proses reproduksi sosial: apakah institusi negara bertindak objektif atau justru menjadi alat stempel bagi kepentingan dinasti politik?

Jika kasus ijazah Gibran memperlihatkan bagaimana kekuasaan mencari legitimasi lewat dokumen formal, maka fenomena masuknya Rocky Gerung ke dalam Wantimpres di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk konversi modal dalam wujudnya yang paling murni. Selama bertahun-tahun, Rocky adalah perwujudan dari Modal Intelektual Murni. Ia tidak memiliki jabatan birokrasi, namun ia memiliki pengaruh luar biasa lewat "akal sehat", argumen tajam, dan pengakuan publik sebagai kritikus tanpa kompromi. Di sisi lain, Istana memegang Modal Struktural yang memiliki otoritas mutlak atas kebijakan dan anggaran negara.

Ketika Rocky Gerung resmi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 di Istana Negara, terjadilah transaksi antar-modal yang saling menguntungkan. Istana membutuhkan modal intelektual dan kredibilitas kritis Rocky untuk memberikan suntikan legitimasi etis pada kekuasaan mereka yang kering. Sebaliknya, Rocky yang radikal bersedia masuk dengan kilah bahwa ia ingin "pindah dari luar ke dalam" agar pikirannya bisa tiba dua detik lebih cepat di telinga Presiden. Dalam kacamata Bourdieu, singa mimbar itu sedang mengonversi modal intelektualnya menjadi instrumen yang memiliki daya tekan struktural langsung terhadap kebijakan negara.

Menariknya, pertarungan modal ini tidak lagi terjadi di ruang tertutup, melainkan bergeser ke jagat maya tempat jutaan pendukung dan netizen bertindak sebagai hakim moral. Di sinilah terjadi apa yang disebut Bourdieu sebagai benturan Habitus—struktur mental dan cara pandang masyarakat yang dibentuk oleh idola mereka. Ketika terjadi pergeseran posisi para aktor, loyalitas massa pun langsung diuji dan melahirkan polarisasi yang tajam.

Di kubu Gibran, para pendukungnya terbelah menjadi dua narasi. Sebagian berlindung di balik legalisme administrasi, menganggap keputusan MK dan stempel birokrasi adalah batas akhir kebenaran. Sebagian lagi memilih narasi pragmatisme hasil, di mana mereka rela mengorbankan tuntutan ideal terhadap modal budaya (ijazah) demi mengamankan modal struktural (jabatan wakil presiden) yang sudah digenggam.

Pemandangan yang jauh lebih dramatis terlihat pada kubu pendukung Rocky Gerung. Habitus pendukung Rocky selama ini dibentuk oleh narasi perlawanan—bahwa menjadi oposisi adalah bentuk tertinggi dari integritas moral. Ketika Rocky menyeberang ke Istana, benturan habitus tak terhindarkan. Ruang siber seketika riuh oleh gelombang patah hati massal. Netizen yang kecewa langsung melontarkan sinisme tajam, menuduh retorika Rocky hanyalah pembenaran estetis untuk membungkus pragmatisme jabatan. Bagi massa oposisi, singa mimbar itu dianggap telah jinak di dalam sangkar emas Istana, meskipun sebagian kecil kelompok realis mencoba bertahan dengan argumen bahwa kritik akan lebih efektif jika masuk ke dalam sistem.

Dua fenomena ini akhirnya membuka mata kita tentang bagaimana panggung politik bekerja di balik layar. Kasus ijazah Gibran menunjukkan bahwa pemilik modal kekuasaan akan selalu memakai jalur formalitas hukum untuk membentengi diri. Sementara itu, langkah Rocky Gerung membuktikan bahwa kritik paling liar sekalipun punya titik temu dengan birokrasi, ketika Istana butuh pasokan logika dan sang pengamat butuh daya tekan yang nyata. Riuh rendah netizen di media sosial pada akhirnya hanyalah pemandu sorak di pinggir lapangan. Sebab, dalam hukum pertukaran modal ala Bourdieu, politik tidak digerakkan oleh janji kesetiaan, melainkan oleh kelihaian para aktornya dalam mengamankan posisi di arena permainan.