Oleh : Satrio Bismo Wibowo, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang

TANGERANGNEWS.com-Pembangunan infrastruktur perkotaan sering kali menjadi panggung paling transparan dalam menguji efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Ruang publik dan fasilitas jalan bukan sekadar struktur fisik dari bahan semen dan aspal, melainkan representasi langsung dari bagaimana kebijakan publik dirancang serta dieksekusi di lapangan. Pakar ilmu politik Harold Lasswell pernah menegaskan bahwa politik dan pemerintahan pada hakikatnya adalah proses yang menentukan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.

Dalam konteks pembangunan kota, alokasi sumber daya publik seharusnya berujung pada peningkatan kesejahteraan warga, bukan justru menghadirkan disrupsi aktivitas harian akibat perencanaan yang tumpang tindih. Sayangnya, pemandangan berupa jalan yang baru saja selesai diaspal mulus namun kembali dibongkar dalam hitungan bulan demi proyek utilitas masih menjadi kenyataan pahit di banyak daerah.

Kondisi pengerjaan perbaikan jalan di Jalan Teuku Umar Kota Tangerang menjadi cermin nyata dari fenomena tersebut. Pengerjaan perbaikan jalan yang berlangsung tanpa mitigasi lalu lintas yang matang telah memicu kemacetan parah yang ekornya mengular panjang hingga ke Jalan Imam Bonjol. Efek domino dari kelumpuhan arus jalan ini merambat langsung ke koridor Jalan MH Thamrin serta kawasan Kebon Nanas. Kawasan ini merupakan urat nadi pergerakan ekonomi lokal yang saban hari dipadati oleh kendaraan pribadi, transportasi publik, hingga armada pengangkut barang dari kawasan industri setempat. Ketika akses vital ini terhambat, masyarakat harus menanggung beban kerugian yang terukur, mulai dari pemborosan bahan bakar, hilangnya jam kerja produktif, hingga terganggunya rantai pasok distribusi barang. 

Jika dibedah melalui kacamata ilmu pemerintahan, persoalan ini berakar dari gejala ego sektoral yang sangat kuat di tubuh birokrasi daerah. Pakar administrasi publik B. Guy Peters menggarisbawahi bahwa fragmentasi organisasi dan minimnya koordinasi antarinstansi sering kali melahirkan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Dinas pekerjaan umum terbiasa bekerja dengan target dan kalender kerjanya sendiri, sementara penyedia layanan air bersih serta pengelola jaringan kabel memiliki agenda penanaman instalasi secara terpisah. Tanpa adanya integrasi perencanaan di tingkat hulu, ruang milik jalan menjadi arena kerja yang tidak pernah benar-benar selesai diperbaiki. 

Pola waktu pengerjaan proyek di Kota Tangerang memperlihatkan dinamika yang unik. Proyek pengaspalan dan pemeliharaan jalan kerap dipacu mendekati akhir tahun anggaran demi mengejar daya serap belanja publik. Sebaliknya, proyek penggalian jalan untuk utilitas bawah tanah sering kali baru dimulai pada pertengahan atau awal tahun anggaran berikutnya. Ahli kebijakan publik Charles Lindblom menyebut kecenderungan birokrasi yang bertindak secara sepotong-sepotong ini sebagai model inkrementalisme, di mana keputusan diambil tanpa melihat gambaran besar secara holistik. Akibatnya, anggaran publik yang bersumber dari pajak rakyat terbuang tanpa efisiensi karena perbaikan fisik yang berulang di lokasi yang sama. 

Selain masalah ketidaksinkronan jadwal, mutu dan kualitas hasil pekerjaan fisik pasca penggalian juga menyisakan tanda tanya besar. Pengamatan di lapangan menunjukkan banyak titik bekas penggalian utilitas ditutup secara asal-asalan, meninggalkan permukaan jalan yang bergelombang dan rawan rusak kembali. Teori birokrasi rasional-legal dari Max Weber menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar prosedur operasional dan akuntabilitas teknis. Dalam proyek infrastruktur publik, setiap penambalan yang tidak memenuhi standar teknis mengindikasikan lemahnya pengawasan serta ketiadaan audit kualitas yang tegas terhadap kontraktor pelaksana. Keterbukaan informasi mengenai identitas pelaksana proyek, besaran anggaran, hingga masa garansi pemeliharaan menjadi hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. 

Manajemen risiko lalu lintas selama masa pengerjaan proyek juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kemacetan parah yang timbul tidak sepatutnya dianggap sebagai ongkos sosial yang wajar dan harus diterima pasrah oleh masyarakat. Pemerintah daerah bersama dinas perhubungan dan kepolisian lalu lintas seharusnya menerapkan rekayasa arus lalu lintas yang presisi, termasuk pengaturan jadwal pengerjaan proyek pada jam-jam tidak sibuk atau malam hari. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang responsif, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan harus menempati prioritas utama dalam setiap desain eksekusi proyek pembangunan. 

Guna menghentikan pola gali lubang tutup lubang ini, Pemerintah Kota Tangerang perlu membangun rencana induk utilitas bawah tanah yang terintegrasi secara digital. Pemanfaatan peta spasial tunggal yang memuat seluruh jaringan pipa air, kabel listrik, dan telekomunikasi dapat dijadikan syarat mutlak sebelum izin pengerjaan jalan diterbitkan. Teori sistem politik David Easton mengajarkan bahwa tuntutan serta keluhan warga di ruang publik merupakan sinyal umpan balik yang amat berharga bagi sistem pemerintahan. Jika keluhan kemacetan dan pembongkaran jalan yang berulang ini diabaikan, legitimasi publik terhadap efektivitas tata kelola pemerintah daerah akan semakin tergerus. 

Kasus perbaikan Jalan Teuku Umar Kota Tangerang sudah sepatutnya dijadikan momentum pembelajaran penting bagi pembenahan tata kelola infrastruktur secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh diukur secara dangkal hanya dari tingkat ketercapaian target fisik atau serapan belanja anggaran. Ukuran sejati dari sebuah tata kelola pembangunan yang berhasil terletak pada sejauh mana kebijakan publik mampu memberikan kemanfaatan yang nyata, berkeadilan, dan tidak menimbulkan beban sosial baru bagi kehidupan masyarakat.