TANGERANG – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyebut tahun ini pemerintah sangat menggantungkan nasib penerimaan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dari penerapan kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Karena itu, jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak tak juga disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang menyebut bakal memotong alokasi dana Asian Games 2018 yang tahun ini harus dicairkan sedikitnya Rp700 miliar untuk merenovasi Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta.

“Belanja yang sifatnya mendadak seperti Asian Games untuk memperbaiki GBK dan wisma atlet nantinya akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Pengesahan RUU Pengampunan Pajak itu yang akan menjadi landasan perombakan APBN,” kata Bambang, Rabu (17/2).

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menilai pengampunan pajak bakal menggenjot penerimaan negara di tengah merosotnya harga minyak dan gas bumi (migas). Apabila nantinya kebijakan tersebut terealisasi, penerimaan pajak pada dua hingga tiga bulan setelah diberlakukannya UU Pengampunan Pajak akan dijadikan dasar pemerintah untuk menyusun RUU APBNP 2016. Dalam penyusunan RUU APBNP tersebut, belanja yang sifatnya mendadak bisa segera dimasukan dalam anggaran belanja.

“Kalau target penerimaan pajak kami buat pesimistis dalam arti kata tidak ada tax amnesty, maka hampir pasti akan ada penurunan belanja. Ini bisa di Kementerian/Lembaga (K/L) atau daerah yang tentunya bisa menggangu pertumbuhan ekonomi,” ujar Bambang.

Menurutnya, pemangkasan belanja pemerintah tersebut harus dilakukan untuk menghindari dompet negara mengalami defisit. Pos belanja seperti belanja operasional dan perjalanan dinas K/L pun akan menjadi sasaran pemangkasan utama. “Kami bekerja sama dengan Bappenas untuk melakukan pembenahan belanja yang selama ini belum di-pick up, di Kementerian kami lain juga sudah kami koordinasikan,” ujar Bambang.