TANGSEL-Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) mendapati beberapa pemberitaan di Tangerang Selatan telah menemukan tindakan yang mulai mengkhawatirkan dan meresahkan menjelang Pilkada di kota itu. Upaya yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan KTP seperti yang disampaikan beberapa pengamat soal Airin Rachmi Diany yang kemungkinan akan menempuh jalur independen jika diboikot partai. 

Ketua JPTS, Ali Irfan mengatakan, pihaknya menduga adanya upaya keterlibatan birokrasi sampai ke tingkat Lurah, RW dan RT.

"Ini mungkin dalam operasi persiapan, kemungkinan Airin akan menggunakan jalur independen . Kekhawatiran ini sangat beralasan karena hanya dengan melibatkan birokrasi hingga RT/RW, Airin sebagai wali kota, sangat mudah untuk bisa mengumpulkan KTP warga dalam waktu yang relatif sangat pendek," tuturnya.

Sumber informasi JPTS, kata dia, menyebutkan, warga diminta mengisi data dengan menyertakan copy KTP yang katanya wajib dan harus semua warga Tangsel.

Oleh karena keluhan ini bersifat massif seluruh Tangsel dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan birokrasi, maka JPTS dengan ini mendesak beberapa hal sebagai berikut:

1. Hentikan seluruh kegiatan BPMPPKB yang sudah terbukti dikeluhkan oleh banyak warga untuk menghindari dari penyalagunaan birokrasi untuk kepentingan politik walikota yang ada kemungkinan akan menggunakan jalur independen

2. Menghimbau Masyarakat untuk menolak segala jenis pelibatan birokrasi untuk kepentingan politik penguasa dengan berbagai macam cara dan modus.

3. Meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan lembaga pemantau baik dari panwaslu pilkada maupun elemen masyarakat, agar tidak sampai terulang cara-cara curang yang pernah terjadi di pilkada lalu hingga diulang.

4. Semua pihak, termasuk semua bakal calon walikota, harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dan kejujuran dalam proses pencalonan dengan menghindari sejauh mungkin manipulasi dan semua cara kotor yang merusak proses demokrasi di tangsel.

BERITA TERKAIT :

• Airin Ungkap ke PKS Akan Independen
• Airin Ngambek ditanya Soal Korupsi
• Partai Tunggu Kepastian Hukum Airin